Tuntutan Disebut Telah Dipenuhi, Politisi PDIP: Tak Perlu Demo Lagi :: Nusantaratv.com

Tuntutan Disebut Telah Dipenuhi, Politisi PDIP: Tak Perlu Demo Lagi

Jika terus berunjukrasa, gerakan mahasiswa rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu
Tuntutan Disebut Telah Dipenuhi, Politisi PDIP: Tak Perlu Demo Lagi
Charles Honoris. (Detik.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai penundaan pengesahan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba menunjukkan aspirasi masyarakat terutama mahasiswa, sudah didengar dan dipenuhi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, ia mengimbau agar demo mahasiswa dihentikan.

"Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa terkait hal ini tidak diperlukan lagi, kecuali ingin memberi peluang kepada pengacau dan perusuh untuk menungganginya," ujar Charles, Jakarta, Rabu (25/9/2019). 

Menurut Charles, demonstrasi di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan, Selasa (24/9/2019) malam, menjadi bukti aksi mahasiswa telah ditunggangi oleh perusuh.

"Pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi ada perusuh yang bukan mahasiswa telah menunggangi demonstrasi semalam sehingga berujung anarkis dengan pola mirip aksi 22 Mei," kata dia.

Ia setuju jika aspirasi mahasiswa harus dihargai. Namun Presiden Jokowi pun telah mendengarkan aspirasi publik. Sehingga menurutnya aksi demonstrasi tak perlu lagi digelar, karena hanya membuka peluang pihak lain menunggangi.

"Maka sudahilah aksi demonstrasi karena sudah ada pihak-pihak yang jelas menunggangi ketulusan hati adik-adik mahasiswa untuk kepentingan politik tertentu. Jika ada ketidakpuasan, gunakanlah jalur-jalur konstitusional yang tersedia," jelas Charles.

Apalagi, imbuh Charles, masih banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

"Mari kita satukan langkah dan fokus membangun bangsa ke depan, tanpa harus menghabiskan energi pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih baik," jelas anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Secara pribadi, Charles mengaku turut tak setuju dengan pengesahan RKUHP. Sebab ia menilai masih terdapat pasal merugikan haknya dan masyarakat luas. 

"Sebagai warga negara saya juga menolak pengesahan RUU KUHP yang menurut hemat saya masih mengandung sejumlah pasal yang berpotensi merugikan hak-hak sipil dan hak-hak konstitusional masyarakat secara luas," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0