Tito Bantah Bisa Pecat Gubernur Lewat Omnibus Law :: Nusantaratv.com

Tito Bantah Bisa Pecat Gubernur Lewat Omnibus Law

Meski begitu ia memastikan pemecatan gubernur di Omnibus Law sejalan dengan aturan yang ada
Tito Bantah Bisa Pecat Gubernur Lewat Omnibus Law
Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disebut bisa memecat gubernur atau kepala daerah apabila tak menjalankan program strategis nasional (PSN) pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar luas. 

Baca juga: Di Omnibus Law Mendagri Bisa Pecat Gubernur, Anies: Saya Tak Berpendapat

Mendagri Tito Karnavian membantah adanya pasal tersebut. Hal ini dipastikan setelah pihaknya bersama jajaran Kemendagri, melakukan pengecekan secara seksama semua pasal demi pasal draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

"Dari hasil pengecekan tersebut serta juga di dalam pembahasan RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Dalam Negeri tidak menemukan dan tidak pernah mengusulkan pasal kewenangan pemecatan kepala daerah oleh Mendagri," ujar Tito. 

Sementara, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, memastikan pemberhentian kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sikap Mendagri sangat jelas, yaitu bahwa pemberhentian kepala daerah adalah sesuai dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78 UU ini yang mengatur pemberhentian kepala daerah. Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebut bahwa pemberhentian kepala daerah dimungkinkan karena alasan meninggal dunia dan pengunduran diri dari kepala daerah yang bersangkutan," paparnya. 

Meski begitu, Tito, kata Kastorius menganggap tata-cara pemberhentian kepala daerah di draft RUU Omnibus Law, sejalan dengan Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang melalui rapat paripurna DPRD dan selanjutnya diusulkan ke presiden.

"Baik persyaratan maupun tata-cara pemberhentian ini telah diadopsi di dalam draft RUU Omnibus Law," jelas Kastorius.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0