Status DPS Ma'aruf Amin di Bank Syariah Sama dengan Konsultan Hukum atau Akuntan Publik :: Nusantaratv.com

Status DPS Ma'aruf Amin di Bank Syariah Sama dengan Konsultan Hukum atau Akuntan Publik

Luhut mengatakan, Ma'ruf Amin tidak wajib mundur dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. 
Status DPS Ma'aruf Amin di Bank Syariah Sama dengan Konsultan Hukum atau Akuntan Publik
Calon Wakil Presiden Ma'aruf Amin/ Serambinews.com

Jakarta, Nusantaratv.com - Soal status Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah yang dijabat oleh KH Ma'aruf Amin dinilai sama seperti dengan konsultan hukum atau akuntan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Pengacara Luhut Pangaribuan dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Sebelumnya Ma'aruf dituduhkan sebagai pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga beberapa waktu lalu.

"Lebih tegas soal kedudukan DPS ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU Perbankan Syariah No 21/2008 di mana dalam pasal a quo DPS dinyatakan sebagai pihak terafiliasi yang disamakan dengan konsultan hukum, akuntan publik, atau penilai selaku pihak pemberi jasa kepada bank syariah atau unit usaha syariah," ujar Luhut.

Di samping itu, Luhut mengatakan, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri juga tidak termasuk kategori BUMN. 

Tim hukum 01 membacakan bukti berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah. Saham bank tersebut 99,94 persen dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia dan 0,06 persen dimiliki PT BNI Life Insurance.

Adapun pemegang saham Bank Syariah Mandiri sebesar 99,98 persen dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 0,02 persen dimiliki PT Mandiri Sekuritas.

Dengan begitu, kata dia, modal kedua bank syariah itu sama sekali bukan berasal dari negara melalui penyertaan langsung. 

"Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri bukanlah BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN," kata Luhut.

Dengan fakta-fakta tersebut, Luhut mengatakan, Ma'ruf Amin tidak wajib mundur dari jabatannya untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2019. 

Selain itu, KPU juga telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU Pemilu.

Sumber: Kompas.com

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0