Soal Kabinet, Ma'ruf Amin: Jokowi dan Saya Juga Tak Puas

Menurut Ma'ruf ketidakpuasan itu merupakan hal biasa
Soal Kabinet, Ma'ruf Amin: Jokowi dan Saya Juga Tak Puas
Wapres Ma'ruf Amin bersama Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Idham Azis dan istri

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mampu memuaskan semua pihak dalam kaitan pemberian jatah menteri maupun wakil menteri di kabinet. Bukan hanya pihak lain, bahkan ia dan Jokowi merasa tak puas dengan struktur kabinet yang baru dibentuk.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Ingin Idham Bereskan Masalah Teroris dan Radikalisme 

"Ya itu kan biasa, memang itu bagian ketidakpuasan. Saya juga bilang, yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi," ujar Ma'ruf di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ma'ruf mengatakan pihaknya tak dapat menampung semua jatah menteri dan wakil menteri karena jumlah yang terbatas. Jumlah kementerian diketahui ada 34, sementara wakil menteri 12.

Ma'ruf pun bergurau jika orang yang terpilih menjadi menteri dan wakil menteri, merupakan mereka yang memiliki garis tertentu di telapak tangannya.

"Karena tempatnya memang tidak banyak, kan saya bilang yang tertampung itu yang ada garis tangannya. Jadi yang tidak ada garis tangannya tidak masuk atau mungkin ada garis tangannya tapi hilang, sering nyuci," jelasnya.

Terkait spekulasi perombakan kabinet dalam enam bulan ke depan, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi hak prerogatif Presiden.

"Ya kita lihat itu prerogatif presiden, kalau presiden anggap penting ya itu (dilakukan) presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan banyak kiai yang kecewa ketika Fachrul Razi dipilih sebagai menteri agama dalam Kabinet Indonesia Maju. Mereka tak memahami mengapa Jokowi memilih sosok dengan latar belakang militer.

Lalu, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim, mengaku kecewa ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak kembali dipercayakan kepada Muhammadiyah seperti pada periode pertama. 

Pemilihan Mendikbud periode ini seolah ingin melupakan sejarah panjang bangsa, salah satunya soal mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam Piagam Jakarta 1945.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0