Sikap Partai Terhadap RUU PKS. Satu Menolak yang Lain Setuju :: Nusantaratv.com

Sikap Partai Terhadap RUU PKS. Satu Menolak yang Lain Setuju

RUU PKS hanya tinggal ketuk palu oleh DPR untuk disahkan jadi UU. Namun hingga kini belum juga dilakukan. Sejumlah partai di parlemen punya pandangan beda terhadap RUU satu ini.
Sikap Partai Terhadap RUU PKS. Satu Menolak yang Lain Setuju
Sejumlah perempuan bawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap RUU PKS

Jakarta, Nusantaratv.com - Pembahasan RUU PKS telah disetujui dalam rapat Baleg secara aklamasi pada 2016 lalu. Dengan demikian tidak ada satu pun fraksi yang menolak atas RUU tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat Panja Komisi VIII.

Namun diketahui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) telah menyatakan menolak pengesahan draf RUU PKS. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan tersebut didasarkan pada alasan mendasar mengenai potensi pertentangan materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Menurut dia, hal itu akan menimbulkan polemik di masyarakat.

Bahkan PKS menginginkan judul dalam RUU menjadi lebih sadis yaitu RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

PKS juga menilai, RUU tersebut berpotensi memberikan ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko, menegaskan RUU PKS tidak mengatur tentang seks bebas. RUU ini dirancang untuk melindungi para korban kekerasan seksual yang selama ini kerap disalahkan.

"Tujuannya adalah untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual yang selama ini tidak pernah dianggap sebagai korban, semata-mata adalah karena berbagai aturan yang selama ini ada," ujar Budiman, mengutip Detik.com.

Partai Gerindara sendiri turut mendukung disahkannya RUU PKS ini. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Rahayu Saraswati anggota Komisi VIII yang membawahi isu agama dan sosial, termasuk persoalan anak dan perempuan.

“DPR ini tidak ada niat. Kalau memang di dalam RUU tersebut ada kata-kata yang masih multitafsir, itu adalah tantangan kerja keras kita ke depan,” kata Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto, mengutip Tirto.id.

Senada dengan PDIP dan Gerindra, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Choirul Muna dari Komisi VIII juga mendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera disahkan.

“Fraksi Partai Nasdem sangat mendukung dan akan mendesak setelah pemilu harus segera dilakukan penyisiran DIM secara marathon termasuk mengenai RUU PKS agar segera diselesaikan,” ujar Choirul Muna, mengutip Suaramerdeka.com.

Sedangkan Partai Golkar melalui Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyebut jika RUU PKS masih tertunda lantaran terbentur oleh RKUHP.

"UU PKS itu kan turunan dari UU KUHP. Ada beberapa substansi dari UU PKS itu juga diatur dalam UU KUHP," kata Ace Hasan Syadzily, mengutip Medcom.id.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu mengkritik sikap Fraksi PKS yang menolak keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai inisiatif DPR. 

Padahal, RUU PKS ini telah disepakati lebih dulu melalui Badan Legislasi DPR dan telah mendapat persetujuan semua fraksi dalam rapat paripurna.

"Tidak ada satu pun anggota DPR apalagi fraksi yang menolak baik di Baleg maupun di sidang paripurna DPR. Karena belum dibahas, maka tak satupun anggota Komsii VIII DPR, yang membahas RUU ini, yang menolak RUU ini," ujar Khatibul Umam Wiranu, kutip Kumparan.com.

Terkait perbedaan pandangan dan persepsi soal RUU PKS, Ketua Komnas Perempuan Azriana R Manalu mengatakan bahwa, pihak yang bersikap kontra dalam memahami teks RUU PKS dari perspektif yang keliru. 

Ia mengatakan, RUU PKS merupakan lex specialist atau undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah mengatur secara umum. Hal-hal yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan, kata Azriana, telah diatur dalam KUHP. Pasal perzinaan, misalnya, sudah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam KUHP, zina dirumuskan sebagai kejahatan dalam perkawinan. Sementara, RUU PKS ini tak bisa tumpang tindih dengan regulasi yang ada. 

"RUU ini tidak bicara soal kejahatan terhadap kesusilaan, hanya bicara soal kekerasan seksual. Yang bukan kekerasan seksual itu bisa dibahas di UU lain," kata Azriana mengutip Kompas.com.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0