Sah! Pilpres dan Pileg 2024 Digelar Barengan :: Nusantaratv.com

Sah! Pilpres dan Pileg 2024 Digelar Barengan

Pemilihan serentak sebagai upaya memperkuat sistem presidensial
Sah! Pilpres dan Pileg 2024 Digelar Barengan
Gedung MK. (Tirto)

Jakarta, Nusantaratv.com - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dilakukan secara serentak. Pemilihan tersebut tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Baca juga: Dinilai Kerap Retorika Tanpa Kerja, PSI Siap Hadang Anies di Pilpres 2024

Menurut majelis hakim, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada artinya pemilihan umum guna memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yakni presiden serta wakil presiden, DPR, dan DPD.

Pernyataan ini ditegaskan majelis hakim kala sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," ujar Hakim Saldi Isra kala membacakan putusan  di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden serta wakil presiden, DPR, dan DPD bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial di pemerintahan Indonesia.

Hal ini dinilai penting, sebab dinilai merupakan rancang bangun penyelenggaraan tata pemerintahan presidensial.

"Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil," tutur Saldi.

Ia menyatakan, melalui keputusan ini, penyelenggaraan pemilu melalui cara menyerentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu presiden serta wakil presiden masih digelar terbuka.

Meski begitu, hal ini hanya bisa dilaksanakan sepanjang tak mengubah keserentakan pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Mengenai perkara ini, MK turut memberikan beberapa alternatif model yang bisa diterapkan sebagai mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak.

Ada enam model pemilu serentak yang dinilai MK konstitusional, antara lain:

- Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD

- Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota

- Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota

- Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota

- Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota

- Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0