RUU PKS dan Target Menteri Yohana Yembise Kikis Kekerasan Seksual di Indonesia :: Nusantaratv.com

RUU PKS dan Target Menteri Yohana Yembise Kikis Kekerasan Seksual di Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia Yohana Susana Yembise mendesak DPR mensahkan RUU PKS. 
RUU PKS dan Target Menteri Yohana Yembise Kikis Kekerasan Seksual di Indonesia
Menteri P3A Yohana Yembise

Jakarta, Nusantaratv.com - Cukup lamanya Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diubah menjadi Undang-Undang, membuat Menteri P3A Yohana Yembise mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mensahkan RUU tersebut.    

Disebutkan Yohana, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menandatangani RUU PKS itu. 

Pihak P3A sendiri rupanya sangat ingin RUU tersebut segera disahkan lantaran hal tersebut menjadi target Kementerian P3A.

Terkait target yang hendak dicapai, Yohana pernah mengatakan, pemerintah pusat menargetkan tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk seperti kekerasan fisik. Psikis, ataupun kekerasan seksual.

“Mengacu survei Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan bahwa satu dari setiap tiga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun, pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, maka dari itu Kementrian P3A komit meminimaliasir kasus itu, hingga nantinya tidak ada lagi segala bentuk kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan,” ujar Yohana melansir RRI.co.id.

Menurut Yohana Susana Yembise, satu dari setiap empat perempuan yang pernah atau sedang menikah, juga pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi, dan satu dari lima perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap psikologis anak dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan. 

“Ketika saya melakukan kunjungan ke negara lain, salah satunya Abu Dhabi, saya melihat bahwa pelaku kekerasan memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan ketahanan keluarga karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk memutuskan mata rantai kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0