RUU Omnibus Law, Jokowi: Jangan Sampai Tampung Pasal-Pasal Titipan :: Nusantaratv.com

RUU Omnibus Law, Jokowi: Jangan Sampai Tampung Pasal-Pasal Titipan

Presiden Jokowi Meminta Jaksa Agung, Polri, BIN, untuk Melihat Dampak-dampak Ikutan dari Omnibus Law ini.
RUU Omnibus Law, Jokowi: Jangan Sampai Tampung Pasal-Pasal Titipan
Presiden Jokowi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Untuk Cipta Lapangan Kerja yang akan disampaikan kepada DPR RI pertengahan Januari mendatang mencakup 11 klaster yang melibatkan 30 Kementerian dan Lembaga (K/L). 

Untuk itu, Kepala Negara meminta agar visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas, agar dijaga konsistensinya, dan harus betul-betul sinkron, terpadu.

Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan Kementerian dan Lembaga. Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung keinginan tetapi tidak masuk kepada visi besar yang sudah bolak-balik saya sampaikan - ujar Presiden Jokowi, pada Jumat (27/12/2019).

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat (27/12/2019) pagi. 

Baca Juga: Berikut Ini Manfaat dari 2 RUU Omnibus Law

Dia juga mengingatkan agar dicek dengan benar, dan jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan. Oleh sebab itu, mantan Wali Kota Solo, Jawa Tangeh (Jateng) ini, meminta agar setelah Ratas tersebut, Menko Perekonomian memimpin pendalaman bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg, dan Sekretaris Kabinet sebelum disampaikan kepada DPR.

Karena kita sampaikan ke DPR sekitar itu mungkin mungkin setelah tanggal 10 Januari mungkin - tambah ayah tiga anak itu. 

Pria kelahiran Surakarta, Jateng, berusia 58 tahun silam itu, meminta Jaksa Agung, Polri, BIN, untuk melihat dampak-dampak ikutan dari Omnibus Law ini.

Dilihat, jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di dalam Omnibus Law - tegas mantan Guberbur DKI Jakarta itu. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0