Revisi UU Penyiaran, Nurdin Tampubolon Ajak Kepentingan Bangsa Dikedepankan :: Nusantaratv.com

Revisi UU Penyiaran, Nurdin Tampubolon Ajak Kepentingan Bangsa Dikedepankan

Perlu ada gooodwill dari semua pihak dalam menuntaskan RUU Penyiaran
Revisi UU Penyiaran, Nurdin Tampubolon Ajak Kepentingan Bangsa Dikedepankan
Nurdin Tampubolon saat RDPU dengan Komisi I DPR RI.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Nurdin Tampubolon, menilai kepentingan bangsa perlu dikedepankan dalam merevisi Undang-Undang Penyiaran. Sebab dengan begitu pembaharuan bisa berjalan cepat, tanpa terhalang kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca juga: Nurdin Tampubolon Diangkat Jadi Staf Ahli Wapres Ma'ruf 

"Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah kepentingan kita bersama. Jadi kalau kita bisa mengurangi dari kepentingan pribadi atau golongan atau perusahaan, dengan kepentingan yang lebih besar dari negara ini, sebenarnya sudah selesai dari lama ini," ujar Nurdin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Nurdin, pembahasan RUU Penyiaran semasa ia menjabat anggota DPR yakni pada 2014-2019, sudah menyeluruh. Sehingga seharusnya RUU sudah disahkan menjadi UU.

"Sebenarnya yang sudah kami bahas sebelumnya sudah cukup komprehensif dan memang kalau kita lihat DPR yang lama sudah sangat serius. Tetapi ada beberapa hal invisible hand yang tidak kita ketahui sehingga itu jadi terhalang semua," jelasnya.

"Mudah-mudahan sekarang ini tidak terjadi lagi hal yang sama," imbuh Nurdin.

Niat baik seluruh pihak, tak terkecuali DPR, kata Nurdin menjadi kunci utama UU Penyiaran bisa disahkan dan diberlakukan sesegera mungkin. Ia yakin DPR bekerja keras dalam mewujudkan harapan masyarakat akan UU Penyiaran yang lebih mengakomodir perkembangan zaman.

"Jadi goodwill kita dan gooodwill dari pada semua pihak inilah yang diperlukan untuk bangsa ini. Kami yakin bahwa DPR sampai saat ini sudah berjuang tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menyerahkan segala keputusan mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kepada lembaga legislatif. Ia percaya DPR akan memutuskan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa.

"Apapun yang menjadi putusan DPR semua harus ikuti, karena itu hak konstitusi DPR. Yakin saya bahwa DPR dengan draft perubahan UU 32 Tahun 2002 sudah mencakup semua kok. Kami serahkan kepada DPR dan kami yakin DPR menjalankan konstitusi dengan sesuai aturan," jelasnya. 

Selain ATSDI, turut hadir dalam rapat Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0