Puan Minta Pemerintah Penuhi Hak Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Rakyat

Pernyataan Ketua DPR dalam rangka Hari HAM Internasional
Puan Minta Pemerintah Penuhi Hak Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Rakyat
Ketua DPR Puan Maharani.

Jakarta, Nusantaratv.com - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional diperingati hari ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai salah satu elemen penting dalam isu HAM adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Baca juga: Ketua DPR Harap Amandemen UUD Tak Disetop 

"Yang bermuara pada terwujudnya kesejahteran umum warga negara," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2019). 

Hak-hak tersebut menurutnya harus dipenuhi, seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik, yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan warga negara.

Puan menegaskan, DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memastikan bahwa pemerintah melalui program pembangunan dapat memenuhi hak-hak rakyat.

"Hak dasar sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan," tuturnya. 

Hak atas pendidikan, kata Puan mensyaratkan adanya kualitas dan mutu pengajaran yang sama di seluruh wilayah Indonesia, yang bisa dinikmati seluruh kelompok masyarakat pada seluruh jenjang dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pemerintah pun berkewajiban menyiapakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pengajar dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat. Sehingga, kualitas pendidikan mereka tak tertinggal dibandingkan negara-negara lain.  

"Sementara hak atas kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," kata Puan. 

Ia menuturkan, hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. 

Terkait hak atas kesehatan, Puan menyatakan pemerintah wajib menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tidak terganggu. Pemerintah juga berkewajiban melindungi hak kesehatan ibu terutama karena masih tingginya angka kematian ibu melahirkan sebesar 305 per 1000 kelahiran. 

Selain itu, pemenuhan hak kesehatan anak masih belum memadai mengingat prevalensi balita stunting di Indonesia, paling tinggi dibanding negara G-20 lainnya. Kendati dalam sepuluh tahun terakhir angka tersebut turun 10 persen menjadi 27,67 persen.

"Terkait hak atas pekerjaan, pemerintah berkewajiban melindungi hak atas pekerjaan warga negara di tengah gempuran disrupsi yang akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan-pekerjaan tradisional," jelasnya. 

Pemerintah, imbuh Puan harus segera  menyiapkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi warga negaranya agar mereka bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir dari  revolusi industri 4.0. 

"DPR sesuai tugas pokok dan fungsinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP). 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0