Politikus PDIP Tolak Presiden Dipilih MPR Lagi :: Nusantaratv.com

Politikus PDIP Tolak Presiden Dipilih MPR Lagi

Cara itu dianggap sebuah kemunduran dalam berdemokrasi
Politikus PDIP Tolak Presiden Dipilih MPR Lagi
Aria Bima. (Liputan6.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menolak wacana pengembalian pemilihan presiden dan wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebab cara itu dinilai sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.

Baca juga: NU Usul Presiden Dipilih MPR, Ketua DPR: Kita Lihat Kajiannya

"Saya kira tidak ada yang setuju termasuk PDIP. Tidak ada yang mewacanakan itu, kok tiba-tiba muncul wacana itu," ujarnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (1/12/2019).

Menurut dia kekurangan dan kelebihan wacana itu harus dikaji terlebih dahulu. Sebab, Indonesia harus belajar membangun demokrasi sebaik-baiknya.

"Jangan mundur, bagi saya pemilihan presiden lewat MPR saya kira kemunduran dalam proses berdemokrasi, tetapi bukan berarti kita sudah maju. Kekurangan dalam pilpres kemarin, misalnya money politic yang terjadi maupun konflik sosial yang membuat kekhawatiran kita sehingga potensi demokrasi tidak menjadi penguat kebangsaan," jelasnya.

Aria mengakui jika proses demokrasi pada Pilpres 2019 mengalami kemunduran yang luar biasa. Terutama saat isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dipakai guna memenangkan kandidat.

"Kebangsaan kita terusik, solidaritas sosial kita terusik. Faktor keagamaan, faktor primordialisme menjadi komoditas dalam proses kita berdemokrasi. Itu salah besar, sangat mundur kita. Itu mungkin alasan yang dianggap kita tidak siap dalam pemilihan langsung kemarin," jelasnya.

Atas itu ia meminta adanya tindakan tegas yang diambil agar pemilu ke depan peristiwa serupa tak terulang.

"Seperti misalnya media sosial dengan konten kebencian harus ditindak tegas oleh Bawaslu. Pada prinsipnya bangsa Indonesia harus tetap menerapkan pemilihan langsung tetapi aturan diperketat. Caranya tidak barbarian karena tujuan kita bukan berdemokrasi tetapi berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan dengan instrumen demokrasi," tandasnya.

Wacana pengembalian pemilihan presiden kepada MPR RI melalui amendemen UUD 1945, sebelumnya diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Alasannya cara itu sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, 2012 silam.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0