Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana (Bagian 3) :: Nusantaratv.com

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana (Bagian 3)

Soal pasal 417 ayat 1 RUU KUHP juga memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana (Bagian 3)
Soal Semua persetubuhan di luar pernikahan dipidana dalam draft RUU KUHP juga menuai polemik

Jakarta, Nusantaratv.com - Sejumlah pasal dalam draft RUU KUHP salah satunya tentang semua pertubuhan di luar pernikahan dipidana juga menuai kontroversi dan polemik. Pasalnya, dalam RUU KUHP tersebut meluaskan makna zina yang ada dalam pasal 417 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Siapakah yang dimaksud 'bukan suami atau istrinya'? Dalam penjelasan disebutkan:

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;
3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung keberadaan pasal tersebut.

Komisi Hukum MUI, Ikhsan Abdullah mengatakan, masalah moral sejatinya bukan hanya urusan masyarakat, melainkan juga urusan negara. 

“RUU KUHP sudah mengakomodasi hampir semua, khususnya tentang pasal-pasal perzinaan. Jadi, kalau semula perzinaan tidak dibuktikan jadi masalah,” kata Ikhsan mengutip iNews.id.

Menurut dia, nilai norma dalam masyarakat harus menjadi satu kesatuan dengan nilai agama. Pasal perzinaan yang diusulkan DPR dalam RKUHP dianggapnya telah mengakomodasi nilai-nilai norma bangsa Indonesia. Pasal itu juga dianggap dapat melindungi harkat dan martabat perempuan.

BACA JUGA : 
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 1)
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 2)

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 4)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0