Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Pasal Aborsi (Bagian 2) :: Nusantaratv.com

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Pasal Aborsi (Bagian 2)

Selain pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, draft RUU KUHP juga membahas pasal aborsi
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP: Pasal Aborsi (Bagian 2)
Pasal Aborsi dalam draft RUU KUHP juga menuai polemik

Jakarta, Nusantaratv.com - Pasal Aborsi juga disebut kontroversi. Pasalnya, pada pinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidana dan pelaku yang terlibat dipenjara. Namun RUU KUHP memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

Selain itu, Pasal Aborsi juga tidak menghapus UU Kesehatan soal aborsi. Pasal 75 UU Kesehatan selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam pasal 470 revisi KUHP tentang aborsi disebutkan, dokter bisa melakukan aborsi dalam kedaruratan maka tidak bisa dikenakan pidana. Sebelumnya, aborsi di Indonesia tidak pernah diizinkan tanpa alasan kedaruratan medis yang mendesak.

Ada pun pasal mengenai aborsi diatur dalam Pasal 470, 471 dan 472 dalam Revisi UU KUHP. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pengguguran Kandungan

Pasal 470
(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2)  Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(3)  Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 471
(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2)  Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 472
(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2)  Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

(3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.‎

BACA JUGA : 
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 1)
Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 3)

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU KUHP (Bagian 4)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0