Mosi Tidak Percaya Mahasiswa Kepada DPR. Apa Pengertian Mosi Tidak Percaya Itu? :: Nusantaratv.com

Mosi Tidak Percaya Mahasiswa Kepada DPR. Apa Pengertian Mosi Tidak Percaya Itu?

Sejumlah mahasiswa melakukan demo di depan gedung DPR RI menolak revisi RUU KPK dan RKUHP,  Senin (23/9/2019).
Mosi Tidak Percaya Mahasiswa Kepada DPR. Apa Pengertian Mosi Tidak Percaya Itu?
Ketua BEM UI menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR

Jakarta, Nusantaratv.com - Setelah melakukan demo dengan berorasi di depan gedung DPR RI, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima di ruang Baleg DPR RI, di sana mahasiswa disambut oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, anggota Baleg Masinton Pasaribu, dan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria.

Mewakili mahasiswa salah satunya adalah Ketua BEM UI Manik Marganamahendra. Semula Manik mempertanyakan anggota DPR lain yang tak hadir dalam audiensi itu.

Karena tak mendapat jawaban yang pasti, Manik pun menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR sembari keluar ruangan Baleg DPR.

"UU KPK dan RKUHP masih banyak masalah. Intinya, hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada DPR, kami kecewa. Bapak-bapak ternyata tidak mendengar aspirasi kami, hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya," tegas Manik.

Apa yang diucapkan Manik Marganamahendra kepada DPR soal mosi tidak percaya, jika diselaraskan dengan arti serta makna harfiah dari mosi tidak percaya, laman hukumonline.com mencatat, 

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai mosi tidak percaya. Akan tetapi melihat pada pengertian “mosi” di atas, pada dasarnya “mosi” adalah pendapat atau pernyataan mengenai sesuatu.
 
Sehubungan dengan politik, jika dikaitkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) maka ini terkait dengan hak-hak dari DPR.
 
Hak-hak DPR dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”)  adalah hak:

a. interpelasi
b. angket
c.   menyatakan pendapat
 
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 77 ayat (2) UU 27/2009).
 
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009).
 
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas (Pasal 77 ayat (4) UU 27/2009):

a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

c.   dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bila DPR menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU 27/2009 huruf c, maka perkara itu akan dibawa ke MK. Setelah MK memutus, maka akan diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan eksekusi. MPR dimungkinkan untuk melakukan eksekusi yang berbeda dengan putusan MK.

Dari uraian di atas, mosi tidak percaya merupakan dari hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas ketidakpercayaan kepada pemerintah. Walaupun tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan tentang mosi tidak percaya, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak menyatakan pendapat atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan juga peraturan yang mengatur mengenai bagaimana prosedur ‘mosi tidak percaya’ itu harus dilakukan.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0