Minta Presiden Peka, Alissa Wahid: Yang Unjuk Rasa Sebagian Pendukung Jokowi :: Nusantaratv.com

Minta Presiden Peka, Alissa Wahid: Yang Unjuk Rasa Sebagian Pendukung Jokowi

Putri Gus Dur meminta Jokowi juga mendengar pengunjuk rasa yang juga pendukungnya
Minta Presiden Peka, Alissa Wahid: Yang Unjuk Rasa Sebagian Pendukung Jokowi
Alissa Wahid. (Brilio)

Jakarta, Nusantaratv.com - Puteri Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid, Alissa Wahid, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih peka terhadap masukan dari mahasiswa dan elemen masyarakat pengunjuk rasa, yang menolak RKUHP dan UU KPK. Apalagi di antara massa yang turun ke jalan, menurutnya ada pendukung pemerintahan Jokowi. 

Pernyataan ini disampaikan Alisa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, bersama 12 tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan, Selasa (24/9/2019) malam. 

"Mereka yang berunjukrasa sebagian adalah pendukung Jokowi. Presiden harus lebih peka terhadap kritik yang disampaikan," ujar Alissa di kediaman Moeldoko. 

Para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan yang hadir antara lain Mahfud MD, Franz Magnis Suseno, Sarwono Kusumaatmadja, Helmy Faishal, Ahmad Suaedy, Alissa Wahid, A. Budi Kuncoro, Syafi Ali, Malik Madany, Romo Benny Susetyo, Rikad Bagun, Alhilal Hamdi serta Siti Ruhaini.

Sementara Mahfud MD menyarankan, lebih bijak jika pemerintah dan mahasiswa menempuh jalur hukum daripada aksi jalanan. 

Adapun Moeldoko menegaskan pemerintah berupaya mendengar dan mencari masukan dari para tokoh, termasuk 13 orang tersebut. 

Ia mengaku sudah menyampaikan masukan para tokoh kepada Jokowi. Presiden pun berkeinginan bertemu langsung dengan para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan. 

"'Oke, nanti kita ketemu, Pak Moeldoko siapkan untuk kita bertemu para tokoh-tokoh semuanya yang lebih besar untuk bisa dialog sambil enaklah begitu,' nanti kita siapkan," kata Moeldoko menirukan perkataan Jokowi.

Terkait tuntutan mahasiswa pengunjuk rasa, Moeldoko menyebut Jokowi telah menindaklanjuti dengan menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Tapi untuk revisi UU KPK, Moeldoko meminta masyarakat yang menolak menggugat langsung UU itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena revisi UU KPK sudah terlanjur disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah.

Dirinya memastikan Jokowi takkan memenuhi tuntutan demonstran untuk mencabut UU KPK lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa di judicial review (ke MK)," tandas mantan Panglima TNI.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0