Mau UU Penyiaran Cepat Disahkan, Sekjen ATSDI: Yang Kita Anggap Baru, Minggu Depan Basi :: Nusantaratv.com

Mau UU Penyiaran Cepat Disahkan, Sekjen ATSDI: Yang Kita Anggap Baru, Minggu Depan Basi

Jika tak segera disahkan, pemerintah menurutnya takkan mendapat keuntungan apapun dari perkembangan zaman
Mau UU Penyiaran Cepat Disahkan, Sekjen ATSDI: Yang Kita Anggap Baru, Minggu Depan Basi
Ketua Umum dan Sekjen ATSDI (kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Tulus Tampubolon berharap Undang-Undang Penyiaran hasil revisi segera disahkan. Mengingat, pembahasan mengenai wacana perubahan UU tersebut sudah muncul sejak 2007 silam. 

Baca juga: ATSDI Siap Sukseskan Siaran TV Digital ke Seluruh Penjuru Tanah Air 

"Sebenarnya bu kalau kita bisa mengunci persoalan-persoalan dalam konteks RUU Penyiaran mestinya draft yang terakhir disampaikan ke Baleg (Badan Legislasi DPR) itu sudah representatif terhadap seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi, yang sudah mengalami banyak proses. Sehingga mestinya di situ dapat dipelajari, mestinya cukup pak untuk kita mensahkan undang-undang ini dalam waktu sangat cepat," ujar Tulus saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). 

"Kalau melihat pidato almarhum AM Fatwa, di akhir tahun bahwa revisi undang-undang ini sudah disampaikan dari 2007 pak," imbuh Tulus. 

Menurut Tulus, sampai kapanpun industri penyiaran akan terus bergerak. Seiring dengan itu, selalu muncul perkembangan atau masalah baru. 

Sehingga jika terus menanti perkembangannya, negara takkan mendapatkan keuntungan apapun dari kemajuan zaman ini. 

"Paparan ini akan liar terus dan akan bertambah terus kalau tidak punya target dan tidak diselesaikan pak, dinamika industri broadcasting tidak pernah buntu akan terus menemukan jalan keluar, akan selalu masalah-masalah baru yang muncul," tutur Tulus. 

"Kalau ada tim ahli mengatakan digital deviden pun tidak menarik lagi, apapun tidak akan bisa didapatkan oleh negara ini kalau tidak diakhiri oleh sebuah undang-undang pak. Apa yang kita anggap baru minggu, depan akan basi pak," sambungnya. 

Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, menjelaskan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Upaya pengesahan RUU menjadi UU pun sedang dalam proses. 

"Dalam rangka penyusunan Komisi I sudah melakukan RDPU dengan para pakar, akademisi, pejabat dan pemerintah. Hari ini kami ingin bapak-ibu sekalian memberikan masukkan RUU Penyiaran terutama dalam dua poin tetapi tidak harus dua poin ini saja silahkan kalau ada masukkan lainnya," ujarnya. 

Adapun poin masukan yang diminta DPR, meliputi lembaga penyiaran di era penyiaran digital, dan pengaturan program siaran di era penyiaran digital.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
1
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0