Kritik PAN yang Tak Ganti Taufik Kurniawan, PSI: Tak Sensitif :: Nusantaratv.com

Kritik PAN yang Tak Ganti Taufik Kurniawan, PSI: Tak Sensitif

Tak ganti kadernya yang divonis korupsi, PSI nilai PAN tak sensitif
Kritik PAN yang Tak Ganti Taufik Kurniawan, PSI: Tak Sensitif
Juru bicara PSI Dini Purwono (Akurat)

Jakarta, Nusantaratv.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak mengganti Taufik Kurniawan dari posisi Wakil Ketua DPR usai terjerat kasus korupsi. Menurut PSI, PAN telah memberikan contoh yang buruk.

"Rekan-rekan di PAN sama sekali tidak sensitif pada isu korupsi. Taufik, yang sudah resmi menjadi tersangka sejak awal November 2018, tidak ditarik dari kursi pimpinan DPR. Ini sungguh preseden buruk," ujar juru bicara PSI Dini Purwono, Kamis (18/7/2019).

Menurut Dini, PAN tak sensitif terhadap isu korupsi karena seolah memandang kasus tersebut sebagai kejahatan biasa.

"Kejadian ini sungguh memperlihatkan bahwa korupsi masih diperlakukan sebagai kejahatan biasa oleh PAN, bukan kejahatan luar biasa," jelas dia. 

Ia menilai alasan PAN yang tidak bisa lagi mengganti Taufi, bertentangan dengan UU MD3. Dia menjelaskan, mengacu UU MD3, ketentuan penggantian dengan batasan 6 bulan hanya berlaku untuk anggota DPR. 

"Lagi pula kalau PAN beranggapan ketentuan UU-nya tentang batasan 6 bulan tersebut juga berlaku kepada pimpinan DPR, seharusnya PAN sudah menarik Taufik pada April lalu," kata Dini.

"Tapi yang terjadi justru PAN membiarkan Taufik tetap di posisinya. Kalau seperti sekarang, sejarah akan mencatat bahwa posisi Wakil Ketua DPR pernah dijabat seorang terpidana korupsi. Dan ini preseden yang sangat buruk," imbuhnya. 

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Taufik Kurniawan usai dinyatakan bersalah menerima suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. PAN merespons keputusan itu dengan mengatakan tak bisa lagi menggantikan Taufik di DPR karena sudah melampaui batas akhir masa pengajuan PAW.

"Sudah nggak lagi, nggak bisa, kan kita 2 bulan lagi, kan enam bulan sebelumnya udah nggak bisa lagi," tutur Sekjen PAN Eddy Soeparno di DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). (Rizk) 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0