Kritik Larangan Celana Cingkrang, Komisi VIII: Pelaku Bom Thamrin Pakai Jeans :: Nusantaratv.com

Kritik Larangan Celana Cingkrang, Komisi VIII: Pelaku Bom Thamrin Pakai Jeans

Menurut Yandri larangan itu bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat
Kritik Larangan Celana Cingkrang, Komisi VIII: Pelaku Bom Thamrin Pakai Jeans
Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengkritik rencana Menteri Agama Fachrul Razi membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang. Pernyataan ini dilontarkan Yandri dalam rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Soal Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Ini Kata Wapres

"Beberapa pernyataan Pak Menteri yang saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum terhormat ini. Misalkan bagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa cadar dan celana cingkrang perlu diatur sedemikian rupa terutama di ASN," ujar Yandri.

Yandri menyebut cara berpikir Fachrul yang mengaitkan cara berpakaian dengan radikalisme tak tepat. Menurut anggota Fraksi PAN DPR RI ini tak ada kaitan cara berpakaian dengan paham radikalisme. Contohnya, sejumlah pelaku terorisme yang sama sekali tak menggunakan cadar dan celana cingkrang.

"Kalau kita liat bom Thamrin itu pakai blue jeans, Pak. Di New Zealand yang menembaki masjid itu pakaian milenial. Kelompok kriminal bersenjata di Papua itu bukan celana cingkrang yang membunuh tentara dan sipil," papar dia.

Yandri khawatir pernyataan Fachrul yang menghubungkan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

"Pak Menteri harus hati-hari karena menghakimi orang terlalu dini pun juga menjadi soal serius. Bagaimana orang baik-baik atau yang tidak masalah selama ini merasa tersinggung ketika Pak menteri sampaikan celana cingkrang bermasalah, cadar bemasalah," jelas Yandri.

Sebelumnya, Fachrul menyatakan akan melarang pengguna cadar dan celana cingkrang terhadap pegawai pemerintah.

Mulanya, mantan Wakil Panglima TNI itu mau mengatur pelarangan dalam bentuk peraturan kementerian. Tapi belakangan, ia menegaskan hanya akan membuat rekomendasi keagamaan.

Fachrul sempat meminta maaf, kendati ia merasa idenya bukan hal yang salah.

"Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat," kata purnawirawan jenderal TNI itu di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0