Kongres PDI Perjuangan Digelar Agustus 2019 di Bali, Usung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketua Umum :: Nusantaratv.com

Kongres PDI Perjuangan Digelar Agustus 2019 di Bali, Usung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketua Umum

Kongres PDI Perjuangan mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum
Kongres PDI Perjuangan Digelar Agustus 2019 di Bali, Usung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketua Umum
Kongres PDI Perjuangan di Bali mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. (Elvan/NTV)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pelaksanaan kongres V PDI Perjuangan dipercepat yakni pada 8-11 Agustus 2019, di Bali. Percepatan ini guna menyesuaikan agenda pemerintahan negara.

Selain itu, percepatan kongres juga untuk menyusun seluruh agenda strategis partai berlambang banteng itu pasca-pemilu 2019, sekaligus sebagai langkah preventif bagi tugas ideologis partai ke depan.

Utut Adianto, Wakil Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Bidang Internal, menyebut seluruh DPD melalui Konferda (Konferensi Daerah) dan Konfercab (Konferensi Cabang) sepakat mengusung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki jabatan ketua umum pada kongres PDI Perjuangan di Bali, Agustus nanti.

"Seluruh DPD PDI Perjuangan lewat Konferda dan Konfercab telah sepakat mengusung kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Untuk itu, kami harapkan seluruh DPD telah melakukan Konferda maupun Konfercab, sehingga kami bisa segera membuatkan SK-nya," ujar Utut, di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019). 

Dengan begitu, ungkap pria kelahiran Jakarta, 16 Maret, 54 tahun silam itu, mereka nantinya akan secara sah menjadi utusan pada konres V PDI Perjuangan di Bali. "Di PDI Perjuangan itu konsepnya adalah utusan, dan bukan peserta. Nantinya mereka ini yang secara sah diutus dari bawah melalui Konferda dan Konfercab yang telah mereka gelar," lanjut suami dari Tri Hatmanti itu.

Diungkapkannya, saat ini seluruh DPD PDI Perjuangan telah menggelar Konferda dan Konfercab, namun hanya Provinsi Aceh yang belum melaksanakan.

"Kenapa Aceh belum melaksanakan? Itu karena memang disana masih perlu penataan yang relatif tidak mudah, terlebih untuk mencari pengurus yang tepat. Kalau tidak salah di Aceh itu terdapat sekitar 23 Kabupaten/Kota. Tapi, harapannya memang Juli harus sudah selesai semua," tegas pria jebolan Universitas Padjajaran (Unpad) itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0