Komisi II Setujui Pergeseran Anggaran e-KTP :: Nusantaratv.com

Komisi II Setujui Pergeseran Anggaran e-KTP

Pergeseran guna menambal kekurangan pengadaan blangko e-KTP
Komisi II Setujui Pergeseran Anggaran e-KTP
Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, saat rapat dengan Komisi II DPR. (Liputan6.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pergeseran anggaran ke Komisi II DPR, guna menambal kekurangan pengadaan blangko KTP elektronik (e-KTP).

Baca juga: Sentil Anies, Tito: Jakarta Kayak Kampung Dibanding Shanghai 

"Pergesaran anggaran antarkomponen. Kami sampaikan ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan blangko e-KTP tahun 2019," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). 


Kemendagri memerlukan 11 juta blangko hingga akhir 2019. Sebanyak 11 juta blangko komposisinya delapan juta untuk reguler dan tiga juta untuk pemekaran wilayah. Menurut Tito, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 78 miliar untuk 7,4 juta keping blangko. 

"Dari 11 juta keping itu, sebanyak 3,5 juta keping sudah terpenuhi. Masih kurang 7.437.719 juta lagi dan membutuhkan anggaran Rp 78,6 miliar," jelasnya.

Ia berharap DPR menyetujui pergeseran anggaran tersebut. Mendagri meminta anggaran sejumlah direktorat dari Setjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Lalu Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan, Direktorat Jenderal Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Kami dalam kesempatan ini memohon persetujuan agar pergesaran pagu antara program dapat dipenuhi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan blanko e-KTP," tutur Tito.

Komisi II pun menyetujui pergeseran anggaran di Kemendagri. Komisi II menyetujui Rp 15,9 miliar yang akan dialokasikan untuk pemenuhan blangko e-KTP, sedang Rp 3 miliar bakal dipenuhi dari penataan anggaran internal Direktorat Jenderal Dukcapil.

"Komisi II DPR meminta pergeseran pagu anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk pemenuhan blangko KTP-el," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.

Komisi II meminta Kemendagri untuk menyusun perencanaan anggaran agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan optimal, dan meminta instansi itu memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Komisi II meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR," tandas politikus Partai Golkar.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0