Ketua DPR Harap Amandemen UUD Tak Disetop

Sejak awal ia setuju amandemen tak merubah masa jabatan presiden jadi tiga periode
Ketua DPR Harap Amandemen UUD Tak Disetop
Ketua DPR Puan Maharani bersama para wakil ketua DPR.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap amandemen UUD 1945 tak dihentikan. Ia meminta amandemen hanya dibatasi terutama untuk mengembalikan GBHN. 

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar ke mana-mana," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12/2019). 

Pernyataan Puan disampaikan menanggapi  Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan sebaiknya tak perlu dilakukan amandemen, apalagi tujuannya  memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. 

Baca juga: Jokowi Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR 

"Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN," tutur Puan

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengakui bahwa partainya menjadi pelopor usulan amandemen terbatas UUD 1945 di MPR, guna menetapkan haluan negara atau GBHN. 

Menurut dia, haluan negara diperlukan sebagai blue print atau cetak biru pembangunan nasional jangka panjang. 

"Memang sudah ada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Tapi itu lebih mencerminkan visi-misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa," tandas Puan. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0