Jokowi Minta DPR Sederhanakan Regulasi :: Nusantaratv.com

Jokowi Minta DPR Sederhanakan Regulasi

Peraturan yang terlalu banyak, menurut Jokowi justru menghambat kinerja eksekutif dan legislatif
Jokowi Minta DPR Sederhanakan Regulasi
Peserta Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019). (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyederhanaan jumlah regulasi kepada DPR khususnya yang baru terpilih. Sebab, peraturan yang terlalu banyak justru menghambat kinerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

"Saya merasa regulasi kita terlalu banyak. Betul-betul terlalu banyak menjerat menghambat kita sendiri. Padahal yang juga membuat kita kita kan. Kenapa enggak dibuat se-simple sesederhana mungkin agar eksekutif bekerja cepat putuskan, fleksibel dengan perubahan yang ada," ujar Jokowi di Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut dia legislatif perlu melakukan deregulasi secara besar-besaran. Terutama mengubah pemikiran legislatif harus membuat UU sebanyak-banyaknya, karena sudah tak relevan. UU dibuat, kata Jokowi semangatnya seharusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan eksekutif dalam bekerja.

Jokowi mencontohkan pengalaman semasa menjadi pengusaha yang berinvestasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Menurut dia, investasi di negara itu teramat mudah. Hanya kurang dari 30 menit, menurut Jokowi perizinannya sudah bisa terbit.

"Tidak ada 30 menit (selesai) itu di Dubai Uni Emirat Arab 18 tahun lalu, di sini (Indonesia) karena aturan kita yang panjang, coba investor yang mengurus pembangkit listrik, 6 tahun lebih baru selesai," tuturnya.

"Bagaimana kita bisa melompati negara lain kalau hal-hal ini seperti ini masih kita dibiarkan? 6 tahun, izinnya 259 izin, 5 tahun lalu yang harus kita peroleh. Sudah kita potong jadi 58 izin itu pun masih bertahun-tahun," imbuh Jokowi.

Jokowi pun telah memerintahkan kepada para menteri untuk memangkas waktu penerbitan izin investasi tersebut, sehingga bisa dilakukan dalam hitungan jam.

"Kalau masih kita seperti itu sampai kapan pun negara ini tidak akan keluar, kita akan terjebak pada midle income threat. Kalau tidak berani, keluarkan regulasi cepat dan menghapuskan yang menghambat-menghambat. Sekali lagi reformasi perundang-undangan harus kita lakukan besar-besaran," jelasnya.

"Jangan sampai kita terjebak pada regulasi yang kaku, regulasi yang formalitas, regulasi yang ruwet, rumit, regulasi yang justru menyibukkan baik masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha," imbuh Jokowi.

Jokowi berharap agar ada evaluasi terhadap regulasi yang dirasa menghambat dan tumpang tindih. Apalagi, kata dia ukuran berhasil tidaknya kinerja legislatif bukan seberapa banyak peraturan perundang-undangan dibuat, tapi sejauhmana kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat bisa tepenuhi ketika suatu regulasi dibuat.

"Harus bisa meningkatkan efisiensi, kecepatan dan untuk anggaran sepenuhnya kita dedikasikan untuk rakyat negara dan bangsa," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0