Jokowi Ketemu Ketum Parpol Koalisi dan Pimpinan DPR, Ada Apa? :: Nusantaratv.com

Jokowi Ketemu Ketum Parpol Koalisi dan Pimpinan DPR, Ada Apa?

Sejumlah hal dibahas, salah satunya persoalan Jiwasraya
Jokowi Ketemu Ketum Parpol Koalisi dan Pimpinan DPR, Ada Apa?
Presiden Jokowi.

Jakarta, Nusantaratv.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi), pimpinan partai koalisi, pimpinan DPR serta menteri Kabinet Indonesia Maju digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020) sore.

Baca juga: Total 5 Orang, Kejagung Turut Tahan Eks Dirut Jiwasraya 

Pertemuan yang dihelat tertutup ini dihadiri Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Monoarfa, serta Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

Lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen PPP Arsul Sani, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Hadir pula pimpinan DPR, ketua fraksi partai koalisi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kapolri Jenderal Idham Azis.

Pada pertemuan, Jokowi memaparkan perkembangan terkini jalannya pemerintahan dan situasi negara, yang tercakup dalam tiga materi.

"Yang pertama, di bidang legislasi, ada omnibus law yang sudah siap dikirim ke DPR, omnibus law cipta lapangan kerja. Lalu Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa omnibus law pajak juga siap dan saya juga menyampaikan ada RUU perlindungan data pribadi juga siap. Kemudian disampaikan ke DPR," ujar Johnny kepada wartawan.

Kedua, persoalan Jiwasraya dan Asabri. Pemerintah, kata Johnny berkomitmen menuntaskan kedua perkara tersebut. 

"Yang kedua terkait masalah Jiwasraya dan Asabri. Enggak dibahas, disampaikan secara singkat bahwa pemerintah sudah akan... structure, untuk penyelesaian skema masalah Jiwasraya dan masalah Asabri dan presiden memberikan tekanan bahwa yang harus diperhatikan perlindungan terhadap rakyat kecil," bebernya.

"Demikian halnya Asabri karena ini terkait dengan prajurit TNI, Polri, dan ASN, tetapi perbedaannya kalau di Asabri itu dibayar APBN lebih mudah penyelesaiannya tapi pemerintahan menyiapkan pola penyelesaian dengan baik oleh pemerintah," imbuh Johnny.

Mantan Wali Kota Solo juga menyampaikan informasi teranyar rencana pemindahan ibu kota. Jokowi ingin pemindahan Ibu Kota Negara berdampak pada transformasi ekonomi.

"Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini di samping, ini bukan soal fisik yang berpindah, tetapi transformasi ekonomi juga di dalamnya," tandas Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0