Ini Sebab RUU Omnibus Law Perpajakan Tak Bisa Rampung 3 Bulan

Hingga masa persidangan terakhir, surpres soal RUU omnibus law perpajakan belum juga diterima DPR
Ini Sebab RUU Omnibus Law Perpajakan Tak Bisa Rampung 3 Bulan
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat rapat paripurna penetapan Prolegnas 2020-2024 oleh DPR. (Elvan J. Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua DPR Puan Maharani kembali mengungkapkan keraguannya rancangan undang-undang (RUU) omnibus law tentang perpajakan bisa selesai dibahas dalam tiga bulan.

Baca juga: Sebanyak 248 RUU Prolegnas Ditetapkan, Tahun Depan 50 Prioritas 

Sebab hingga masa persidangan DPR akan berakhir hari ini, Selasa (17/12/2019), sebelum memasuki masa reses, DPR belum menerima satu pun surat presiden (surpres) tentang RUU tersebut.

Artinya, pemerintah baru dapat menyerahkan surpres pada Januari 2020. Padahal, RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 sudah disahkan dalam dapat paripurna hari ini.

"Iya belum bisa dipastikan, karena saya belum terima surpresnya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sebelumnya, Puan diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar RUU omnibus law perpajakan dirampungkan dalam tiga bulan. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/2019) kemarin.

Puan mengungkapkan, pemerintah berharap bisa menyerahkan surpres pada Desember ini.

"Namun saya sudah menyampaikan hari ini sudah penutupan masa sidang reses DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap rancangan undang-undang (RUU) omnibus law tentang perpajakan dapat dibahas dalam masa sidang DPR pada Januari 2020.

RUU omnibus law perpajakan terdiri atas 7 UU dengan 28 pasal. Tujuh UU tersebut menyangkut UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan ketujuh UU mengenai pemerintahan daerah.

RUU tersebut nantinya akan disampaikan oleh Presiden Jokowi langsung kepada DPR dengan menyerahkan surat presiden, untuk kemudian dibahas pemerintah bersama DPR.

"Rancangan tersebut nanti akan disampaikan secara langsung oleh presiden melalui surat presiden. Insya Allah bisa diselesaikan pada minggu ini," ujar Sri usai rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0