Ini Penjelasan Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah :: Nusantaratv.com

Ini Penjelasan Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah

Jabatan Ma'ruf Amin di bank syariah dipermasalahkan tim hukum Prabowo-Sandi, TKN Jokowi-Mar'uf klarifikasi
Ini Penjelasan Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah
Ma'ruf Amin ketika buka puasa bersama Ketua Umum Barisan Nusantara (Barusan) dan keluarga

Jakarta, Nusantaratv.com - Tim hukum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) mengajukan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam salah satu perbaikannya, disinggung status Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank pelat merah. 

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, meminta tim hukum pasangan nomor urut 02 membaca secara teliti UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut mengharuskan seorang capres-cawapres membuat surat pernyataan pengunduran diri jika dirinya adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

"Tim hukum paslon 02 membaca dulu secara benar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Arsul, Selasa (11/6/2019). 

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, kata dia, bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sebab pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas, sementara BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," tuturnya.

Menurut dia, dewan pengawas syariah pada bank syariah bukan karyawan, atau direksi, juga komisaris, yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

"Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh tim kuasa hukum paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," tandasnya. (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0