Ibu Kota Pindah, Warga Lokal Tak Ingin Tersisihkan :: Nusantaratv.com

Ibu Kota Pindah, Warga Lokal Tak Ingin Tersisihkan

Pemindahan ibu kota ke wilayah Penajam Paser Utara akan berdampak meningkatnya kehidupan ekonomi, layanan serta fasilitas infrastruktur nantinya.
Ibu Kota Pindah, Warga Lokal Tak Ingin Tersisihkan
Warga lokal tidak ingin tersisihkan dengan hadirnya ibu kota baru. (Dok. Humas UGM)

Yogyakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Niat itu disambut baik masyarakat lokal, namun mereka juga tak ingin tersisihkan.

"Jangan sampai warga kami tersingkirkan, harapannya apa yang ditetapkan pemerintah ini bisa memberikan kemaslahatan ke daerah. Fokus kami pada kesejahteraan warga kami," ujar Nico Herlambang, Kepala Bagian Pembangunan Penajam Paser Utara, dilansir dari laman UGM, Kamis (29/8/2019). 

Guna mendapatkan masukan terkait masalah ini, Nico melakukan diskusi dengan beberapa ahli dari UGM (Universitas Gadjah Mada).

Baca: Aktivitas Gempa Paling Rendah, Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Dinilai Aman
 
Dia menilai pemindahan ibu kota ke wilayahnya akan berdampak meningkatnya kehidupan ekonomi, layanan serta fasilitas infrastruktur nantinya. "Siapa sih yang tidak ingin bertetangga dengan Presiden, tentu bangga," cetusnya.

Nico meyakini terdapat 40 ribu hektar lahan yang akan disiapkan sebagai kawasan ibu kota yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. "Prediksi saya dari 180 ribu hektare yang dibutuhkan, 120 ribu ada di wilayah kami, sedangkan 60 ribu di Kutai Kertanegara," tambah Nico.

Sementara itu, Dyah Rahmawati Hizbarob, Dosen Fakutas Geografi UGM, mengungkapkan bahwa hal paling mendesak terkait kajian interdisipliner, kajian tata ruang, sumber daya air, kebutuhan pangan serta kesiapan masyarakat menghadapi datangnya modernitas pembangunan.

Baca: Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Tak berhasil, Salahkan Menterinya

Selain kajian tata ruang dan wilayah, ungkap Dyah, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu juga memperhatikan ketersediaan sumber pangan, sandang dan papan warganya setelah adanya perpindahan penduduk dari Jakarta ke Kaltim secara besar-besaran. 

Disamping itu, status batas pengelolaan kebijakan tata ruang dan wilayah antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. "Beberapa ruang yang dikelola pusat dan daerah dapat disinergikan untuk mendukung kabupaten ini bisa berkembang," tukas Dyah.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0