Hormati Pelantikan, Mahasiswa Batal Demo Hari Ini :: Nusantaratv.com

Hormati Pelantikan, Mahasiswa Batal Demo Hari Ini

Mahasiswa rencananya akan berunjuk rasa sehari setelah pelantikan
Hormati Pelantikan, Mahasiswa Batal Demo Hari Ini
Demo mahasiswa menolak UU KPK. (Antara)

Jakarta, Nusantaratv.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan tak menggelar aksi unjuk rasa saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, hari ini, Minggu (20/10/2019). Sebab, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih momen penting bagi bangsa, serta proses demokrasi yang wajib dihormati.

Baca juga: Jokowi Tak Larang Mahasiswa Demo Saat Pelantikannya

"Pelantikan pemerintahan baru, menjadi sebuah momen penting untuk mengubah arah bangsa. Kami memandang, bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan momen penting, hasil dari proses demokrasi yang wajib kita hormati bersama," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah, Minggu (20/10/2019).

"Oleh karenanya, upaya menghalangi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, bukanlah cara penyampaian pendapat yang bermartabat dan bagian dari demokrasi yang baik. Aliansi BEM Seluruh Indonesia pun, menegaskan bahwa kami tidak terlibat dalam setiap upaya penghalangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia" imbuhnya.

Walau begitu, BEM SI menegaskan takkan menghentikan demonstrasi usai pelantikan. Pihaknya akan terus bergerak menyuarakan kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, BEM SI menyatakan kecewa terhadap Jokowi karena rencana dialog bersama mantan Wali Kota Solo tidak terwujud hingga akhirnya dilantik. Hingga hari ini, BEM SI mengaku tak mendapat respons Istana terkait syarat pertemuan yang dilakukan secara terbuka dengan disiarkan secara langsung di televisi nasional.

"Semua alasan di atas, baik landasan filosofis tentang demokrasi, situasi kebijakan terkini dan juga tidak adanya tindak lanjut atas pertemuan dengan Presiden Jokowi, sudah cukup bagi kami untuk tetap menjaga nafas gerakan ini. Maka, kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia, bersepakat akan kembali turun ke jalan, tepat satu hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 21 Oktober 2019," papar dia.

"Kami akan selalu berkomitmen untuk mengawal setiap kepentingan rakyat, selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, mulai dari awal hingga setiap kepentingan rakyat dapat terwujud. Merdeka!" imbuh Ketua BEM IPB tersebut.

BEM SI juga merasa kecewa terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, contohnya aspirasi rakyat yang mereka bawa, yang saat ini tak ditindaklanjuti.

"Demokrasi Indonesia hari ini, terwakili dalam gambaran serangkaian aksi protes, sejak 24 September hingga hari ini. Tersumbatnya aspirasi publik, corong perwakilan yang tak mendengar kehendak umum, serta kongsi penguasa dan parlemen menjadi wajah politik elite kita," tandas Nurdiyansyah.

Mahasiswa sebelumnya berunjuk rasa menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi, RKUHP dan rancangan undang-undang lainnya. Aksi berlangsung serempak dan masif di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Ibu Kota, sampai memakan korban jiwa. Mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggugurkan UU KPK, tak diterbitkan.

Presiden Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan perppu untuk membatalkan UU tersebut, usai diberi masukan puluhan tokoh nasional.

Adapun penerbitan perppu ditolak mayoritas partai politik (parpol) di DPR, khususnya pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyarankan perppu tak dikeluarkan, karena dipandang akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Ia pun menyarankan pihak-pihak yang tak setuju terhadap UU KPK baru, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0