Fraksi PDIP Tak Setuju Ada Perubahan Masa Jabatan Presiden-Wapres

Masa jabatan sekarang dinilai sudah cukup untuk memastikan berjalannya pembangunan nasional
Fraksi PDIP Tak Setuju Ada Perubahan Masa Jabatan Presiden-Wapres
Ahmad Basarah. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memastikan tak sepakat mengenai wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam UUD 1945. Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, masa jabatan presiden dan wapres selama lima tahun sudah cukup untuk memastikan berjalannya pembangunan nasional.

Baca juga: PDIP Dukung Usul Pilkada Asimetris Mendagri 

Diketahui, mengacu Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Artinya, keduanya bisa menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

"Masa jabatan presiden satu periode atau lima tahun kali dua (periode) itu sudah cukup untuk pemerintahan nasional, untuk memastikan pembangunan nasional itu berjalan," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019). 

Basarah berpandangan, sekarang ini yang dibutuhkan ialah menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bukan mengubah ketentuan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Sebab dengan adanya GBHN, pemerintahan akan berjalan lebih efektif. Karena rencana pembangunan nasional akan berkesinambungan kendati terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Karenanya Basarah menegaskan Fraksi PDIP menginginkan amendemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas.

"Apalagi nanti jika sudah ada haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Kami memandang tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan presiden," jelasnya. 


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelumnya mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden di dalam rencana amendemen UUD 1945. Sehingga, amendemen tak hanya sebatas menghidupkan kembali GBHN. 

Hidayat mengungkapkan, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden bisa dipilih kembali sebanyak tiga periode. Ada juga yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali, tapi masa jabatannya diperpanjang menjadi delapan tahun.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0