DPR Dukung Pilih Direksi BUMN Pakai Skema TPA :: Nusantaratv.com

DPR Dukung Pilih Direksi BUMN Pakai Skema TPA

Tapi Darmadi tak mau pemilihan berdasarkan like and dislike
DPR Dukung Pilih Direksi BUMN Pakai Skema TPA
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendukung penggunaan skema Tim Penilai Akhir (TPA) dalam melakukan pemilihan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski begitu, ia mengingatkan agar tak terjadi conflict of interest dalam pengambilan keputusan.

Baca juga: KPPU Ngaku Terkendala Tangani Dugaan Predatory Pricing Semen China 

Penggunaan skema Tim Penilai Akhir (TPA) dalam memilih direksi BUMN, sebelumnya diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir. 

"Harus diapresiasi langkah Menteri BUMN yang baru itu. Dia berani mendobrak kebiasaan lama yang sangat konvensional dan terkesan kaku. Tapi jangan juga dengan kebijakan itu muncul kesan like and dislike ke depannya, mesti dihindari dan diminimalisir yang namanya conflict of interest misalnya terkait memilih direksi direksi yang merupakan relasi bisnis atau keluarganya pak Menteri," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Di samping itu, kata Darmadi, pemilihan direksi BUMN juga harus mengacu pada kriteria yang sesuai kapasitas serta kapabilitasnya.

"Jangan ahli perbankan ditaruh disektor yang bukan menjadi keahliannya misalnya. Kapasitas dan kapabilitas direksi melalui skema TPA harus terukur dan disesuaikan dengan porsi keahliannya. BUMN kan tidak melulu bicara tentang pengawasan keuangan tapi ada juga direksi BUMN yang keahliannya concern terkait marketing yang hubungannya dengan ekspansi. Jadi jangan juga dalam skema pemilihan TPA nantinya digeneralisir hanya satu bidang keahlian saja yang di kedepankan," paparnya.

Ia juga menyarankan Menteri BUMN meminta masukan dari berbagai pihak terkait langkahnya tersebut. Tak terkecuali DPR. 

"Kami DPR siap jika diminta saran dan masukannya meskipun tidak ada regulasi yang mengatur pemilihan direksi BUMN harus melalui DPR. Yang jelas DPR siap kapanpun juga jika Menteri BUMN minta saran dan masukan," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. 

Ia menilai, tata kelola BUMN memang harus dibenahi. Sehingga, tercipta BUMN-BUMN yang siap berkompetisi baik di tingkat nasional maupun dunia.

"Tantangan ke depan cukup berat. Maka dari itu BUMN harus bisa beradaptasi dengan tantangan ke depan. BUMN harus dikelola secara profesional jangan dikelola seperti perusahaan keluarga," tandas Bendahara Megawati Institute ini. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0