DPR Akan Dirikan KPPI, Diharap Jadi Wadah Aspirasi Mahasiswa :: Nusantaratv.com

DPR Akan Dirikan KPPI, Diharap Jadi Wadah Aspirasi Mahasiswa

Menurut Sondang demo rutin berujung kerusuhan mengganggu stabilitas perekonomian
DPR Akan Dirikan KPPI, Diharap Jadi Wadah Aspirasi Mahasiswa
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Sondang Tiar Debora Tampubolon. (Elvan J Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota DPR/MPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap masyarakat tak sedikit-sedikit turun ke jalan menyuarakan pendapat. Sebab, menurut dia sesungguhnya sudah ada lembaga atau wadah menyalurkan aspirasi, yang tak mengganggu ketertiban dan keamanan umum. 

Baca juga: Mahasiswa Diimbau Buat Forum Dialog Ketimbang Demo

Terlebih, jika berujung rusuh dan meluas, aksi unjuk rasa bisa mengganggu stabilitas perekonomian negara. Sondang menilai, demonstrasi merupakan jalan terakhir apabila suara masyarakat tak lagi didengar. 

"Kita semua berharap bagaimana lingkungan daripada negara kita ini aman, stabil. Jangan sedikit-sedikit demo. Kita ada DPR yang baru, sampaikan suarakan aspirasi dari pada masyarakat dengan cara yang benar bukan demo tidak benar," ujar Sondang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). 

"Demo adalah jalan terakhir apabila memang tidak didengarkan. Ada wadah," lanjutnya. 

Di DPR sendiri telah dibuat Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI). Lembaga tersebut salah satu fungsinya menjadi medium bagi mahasiswa dan pemuda, untuk menyampaikan kritik, ide, gagasan dan saran. 

"Ada wadah nanti kami di parlemen, akan membuat namanya KPPI, Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia. Di mana kami nanti akan membuat satu wadah, kita akan dialog kepada mahasiswa untuk menyampaikan kan aspirasi," tutur Sondang. 

Setelah ini, mahasiswa maupun elemen pemuda, diharapkan tak perlu lagi turun ke jalan agar suaranya didengar. Sehingga potensi gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu, menjadi bisa diminimalisir. 

"Jadi jangan demo mahasiswa ada yang ditunggangi, atau menjadi alat bagi satu kelompok untuk menggolkan atau menahan kebijakan yang sudah diambil. Kalau sudah disepakati diawal dan diakhir, jangan lagi merasa bilang tidak dilibatkan," jelas ibu dua anak. 

Diketahui, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya belakangan ini kerap turun ke jalan menyampaikan pendapat. Mereka menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi, RKUHP, dan rancangan undang-undang lainnya. 

Aksi berlangsung serempak dan masif di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Ibu Kota, sampai berujung bentrok dan memakan korban jiwa.

Mahasiswa rencananya akan kembali turun ke jalan hingga tuntutan mereka yang salah satunya yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK, diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0