Diharapkan Cuma 10 Tahun, Masa Jabatan DPRD, DPR dan DPD Digugat

Menurut dia, ada tafsi UU yang tak dijalankan
Diharapkan Cuma 10 Tahun, Masa Jabatan DPRD, DPR dan DPD Digugat
Rapat paripurna DPR RI. (Elvan J. Siagian)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ignatius Supriyadi menggugat ketentuan tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Itu Menjerumuskan Saya 

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014," ujar Igantius dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Advokat iki menilai, empat pasal yang dimuat dalam UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, keempat pasal tidak mengatur secara jelas mengenai masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga berpotensi multitafsir.

Pada Pasal 76 ayat (4) misalnya, menyebutkan bahwa "masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji".

Begitu pula di tiga pasal lainnya, mengatur masa jabatan anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Ignatius mengatakan, pasal tersebut secara implisit mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lama tak dapat menjadi anggota dewan lagi karena digantikan oleh legislator anyar.

Artinya, anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali.

Tapi, ternyata, pemahaman itu tak terjadi. Justru ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat menduduki jabatannya.

"Itu berarti selamanya anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat menempati jabatan tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan," jelas Ignatius.

Hal ini menurutnya terkesan memperlihatkan para anggota DPR, DPD, dan DPRD tak tergantikan sepanjang masa.

Kondisi ini dianggap Ignatius memperkecil peluang bagi warga negara, termasuk dirinya, untuk bisa menduduki jabatan anggota legislatif.

Sehingga, pemohon ingin supaya MK menyatakan bahwa UU MD3 sepanjang frasa "dan berakhir pada saat anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji" dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan 367 ayat (4) adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon pun meminta agar keempat pasal itu dimaknai dengan frasa "dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Sehingga Ignatius meminta MK memperjelas masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali masa jabatan, atau selama 10 tahun menjabat.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0