Dian Sastro Resah, Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda :: Nusantaratv.com

Dian Sastro Resah, Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU itu ditunda setelah mengikuti perkembang pembahasan RUU KUHP dan mencermati masukan dari berbagai kalangan.
Dian Sastro Resah, Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda
Presiden Jokowi minta pengesahan RUU KUHP ditunda. (Oji/Humas)

Jakarta, Nusantaratv.com - Aktris Dian Sastro resah akan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Keresahan itu dituangkan bintang film 'Ada Apa Dengan Cinta' itu melalui instagram story-nya.

Salah satu poin yang dikritik Dian Sastro yakni soal hukuman bagi koruptor. "Terus kalau koruptor gimana? Di revisi KUHP hukuman untuk perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum buat koruptor, tadinya hukuman penjara 4 tahun menjadi lebih ringan, yaitu penjara 2 tahun," demikian keresahan yang diunggah Dian Sastro.

"Kalau mau kritik pemerintah dan DPR mending sekarang deh. Kalau udah disahkan, nanti kita bisa dipenjara. Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, teman-teman kita, gebetan kita #semuabisakena," cetusnya.

Baca Juga: Alokasi Anggaran 2020 Rp3,056 Triliun Disetujui DPR RI, BMKG Bakal Modernisasi Teknologi Peringatan Dini Tsuami

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU itu ditunda. Hal itu dilakukan setelah mengikuti perkembang pembahasan RUU KUHP dan mencermati masukan dari berbagai kalangan. 

"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," imbuh Kepala Negara, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (20/9/2019) siang. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan DPR RI periode berikutnya.

"Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," tambahnya. 

Menurutnya, dari subtansi-subtansi yang dicermatinya, setidaknya ada 14 pasal dari RUU KUHP itu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," tukas Presiden Jokowi.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0