Bukti Tak Alergi Kritik, Jokowi Tak Keberatan Pasal Penghinaan Presiden Dihapus :: Nusantaratv.com

Bukti Tak Alergi Kritik, Jokowi Tak Keberatan Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Pasal penghinaan terhadap presiden yang ada dalam draft RUU KUHP menuai polemik.
Bukti Tak Alergi Kritik, Jokowi Tak Keberatan Pasal Penghinaan Presiden Dihapus
Presiden Jokowi

Jakarta, Nusantaratv.com - Selama ini orang menilai Presiden Jokowi alergi terhadap kritik, karena itu pemerintah 'getol' memuluskan revisi RUU KUHP, utamanya pasal penghinaan presiden.

Namun pada kenyataannya, Jokowi sendiri lewat rapat konsultasi bersama DPR di Istana Merdeka, belum lama ini mengaku tidak berkeberatan jika pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dihapus.

Tak sependapar dengan Jokowi, Komisi III DPR menyatakan tidak setuju pasal itu dihapus.

"Di rapat itu (rapat konsultasi), Pak Presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden, beliau mengatakan, 'Saya sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu'," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengutip cnnindonesia, Selasa (24/9/2019).

Erma mengatakan DPR tidak mau memenuhi permintaan itu. Sebab, pasal penghinaan presiden/wapres bukan dibuat berdasarkan kepentingan Jokowi semata.

"Kita bikin KUHP bukan untuk Pak Jokowi. Kita bikin KUHP ini untuk Negara Republik Indonesia, bukan untuk Pak Jokowi, bukan untuk anggota DPR, tapi untuk negara ini," jelas Erma.

Apalagi, kata dia, pasal penghinaan presiden/wapres itu merupakan delik aduan. Menurut Erma, hanya presiden-wapres yang bisa mengadu jika merasa dihina.

"Itu delik aduan. Itu kita buat karena kita resah," tutur politikus Demokrat itu.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Seperti diketahui, dalam draf RKUHP, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 mengatakan setiap orang yang dianggap "menyerang kehormatan" presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta.

Sementara Pasal 219 menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik, terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Sedangkan Pasal 220 menegaskan perbuatan itu baru menjadi delik apabila ada aduan dari presiden atau wakil presiden. Hukuman lebih berat diberikan bagi yang menyiarkan hinaan tersebut. Pada Pasal 219, disebutkan ancamannya adalah 4,5 tahun penjara.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0