Berpotensi Kena Kasus Hukum, 2 Menteri ini Tak Masuk Kabinet Jokowi Berikutnya :: Nusantaratv.com

Berpotensi Kena Kasus Hukum, 2 Menteri ini Tak Masuk Kabinet Jokowi Berikutnya

Jelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019-2024 beredar susunan kabinet kerja jilid 2
2 Menteri Jokowi berpotensi terkena kasus hukum

Jakarta, Nusantaratv.com - Pelantikan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin dipastikan akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019.

Menjelang pelantikan beredar susunan kabinet kerja jilid 2 dimana terdapat nama-nama lama serta nama-nama baru yang bakal masuk dalam jajaran menteri Jokowi.

Namun yang menjadi perhatian yakni 2 menteri ini yang bakal tak bisa lagi duduk di posisi menteri karena memiliki potensi terkena kasus hukum.

Siapa 2 menteri itu?

1. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin

Lukman Hakim Saifuddin memang menjabat Menteri Agama sejak era SBY hingga Jokowi. Pria 56 tahun ini diprediksi bakal sulit menduduki kursi menteri Jokowi lantaran disebut sejumlah pihak berpotensi terkena kasus hukum.

Lukman mendapat sorotan ketika namanya diseret dalam pusaran kasus korupsi jual beli jabatan di kementerian yang dipegannya selama dua periode.

Diberitakan sebelumnya, selain Romahurmuziy alias Rommy, hakim menyatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin. Uang tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).

Hakim menyebut Lukman Hakim menerima uang Rp 50 juta saat bertemu dengan Haris Hasanudin di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur, pada 1 Maret 2019. Kemudian, Haris kembali memberikan uang Rp 20 juta kepada Lukman Hakim melalui ajudannya, Herry Purwanto, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 9 Maret 2019.

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa pemberian uang Haris Hasanudin kepada saksi Romahurmuziy dan saksi Lukman Hakim yang mana pemberian uang tersebut terkait terpilih dan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim unsur memberi suatu dalam perkara a quo terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Hariono dalam sidang vonis Haris Hasanudin di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8), seperti dikutip Detik.com.

Menag Lukman Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya menyampaikan bantahan mengenai intervensi seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama di Jawa Timur. Bantahan itu disampaikan saat Lukman bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

"Saya merasa tidak itu bukan kewenangan. Kalau lolos kewenangan pansel bukan PPK. Jadi itu tidak bisa ditafsirkan intervensi," kata Lukman. 

Selanjutnya

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0