Apa Kata Komnas Perempuan Soal RUU PKS yang Belum Juga Disahkan Jadi UU? :: Nusantaratv.com

Apa Kata Komnas Perempuan Soal RUU PKS yang Belum Juga Disahkan Jadi UU?

Satu lagi RUU yang belum disahkan oleh DPR adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU ini masih tertahan di DPR sementara Pemerintah sudah meminta untuk disahkan.
Apa Kata Komnas Perempuan Soal RUU PKS yang Belum Juga Disahkan Jadi UU?
RUU PKS belum juga disahkan DPR

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise ngotot meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan RUU PKS. 

Sementara DPR sendiri punya alasan kuat mengapa RUU PKS ini belum juga selesai meskipun masa kerja DPR tersisa sekitar satu minggu lagi. 

Menurut pihak DPR, ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dalam RUU PKS, seperti judul RUU, definisi yang dinilai masih ambigu, hingga soal pidana dan pemidanaan.

Lambannya DPR mensahkan RUU PKS menimbulkan polemik. Sejumlah aktivis perempuan menilai DPR tak serius dalam mensahkan RUU yang satu ini.

"Tidak seriusnya DPR terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sebenarnya menunjukkan watak anggota DPR itu seperti apa," ujar Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura, mengutip Kompas.com.

Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melalui penjelasannya yang dimuat dalam laman komnasperempuan.go.id menyebut bahwa RUU PKS sebagai UU yang mengatur tindak pidana khusus.

Lebih jauh dijelaskan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak berkorelasi dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

Komnas Perempuan menandaskan KUHP yang mengatur tindak pidana umum, terutama yang mengatur soal kekerasan seksual sangatlah terbatas. 

Dalam KUHP yang mengatur tindak pidana umum, terutama yang mengatur soal kekerasan seksual, secara garis besar hanya mempersoalkan perkosaan dan pencabulan saja.

Pengaturan yang tersedia itupun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang
menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0