Anggota Komisi II Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada :: Nusantaratv.com

Anggota Komisi II Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Meski begitu revisi aturan tersebut waktunya teramat sempit
Anggota Komisi II Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) usul aturan mengenai larangan kepala daerah merupakan mantan narapidana kasus korupsi, masuk ke dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. 

Baca juga: Rapat Perdana dengan Komisi II, Kemendagri Paparkan Rencana 5 Tahun

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo, mendukung usulan revisi PKPU nomor 3/2017 tersebut. 

"Nah kalau saya pribadi sebaiknya memang calon bupati, gubernur walikota jangan mantan narapidana korupsi. Ini orang yang sudah ketika diberi kesempatan memimpin, kemudian melakukan korupsi itu kan sudah cacat moral," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). 

Di samping mereka telah cacat moral, Johan mengatakan bahwa untuk bekerja di sebuah perusahaan saja memerlukan syarat yang sangat ketat, apalagi menjadi seorang pemimpin.

"Kedua, untuk masuk ke perusahaan saja ada surat keterangan macam-macam kan, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin," kata dia. 

Melalui pelarangan ini, Johan yakin akan timbul efek jera setelahnya. 

"Ketiga , menurut saya ini sebagai bagian menciptakan efek jera bagi orang yang ingin coba-coba korupsi, sehingga dia takut kalau saya korupsi gak akan bisa dicalonkan lagi," tutur anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu. 

Walau begitu, Johan mengakui waktu yang tersisa saat ini sangat sedikit untuk merevisi PKPU itu. Karena, pilkada serentak 2020 tak lama lagi digelar. 

"Kalau sekarang udah gak mungkin revisi UU, kan Pilkadanya 2020. Tapi yang kita bahasnya PKPUnya, kita belum tahu jawaban KPU," tandas mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0