Ahok Kuda Hitam Pilpres 2024? :: Nusantaratv.com

Ahok Kuda Hitam Pilpres 2024?

Ahok berpeluang maju dan menang dalam Pilpres 2024
Ahok Kuda Hitam Pilpres 2024?
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) (Tribunnews)

Jakarta, Nusantaratv.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) disebut berpeluang maju pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini disampaikan lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, kala merilis 14 tokoh yang berpeluang maju di ajang kontestasi tersebut. Ahok dimungkinkan menjadi sosok misterius atau Mr X, kandidat yang menjadi kuda hitam. 

"Bisa jadi Basuki Tjahaja Purnama masuk sebagai sosok misterius, Mr X yang nomor 15 tadi. Dia menjadi sosok yang memberi efek kejut ke depan nanti ketika di 2024 nanti," ujar peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar di kantornya, Jakarta, Selasa (3/7/2019). 

Menurut Rully, nama Ahok tak masuk bursa lantaran statusnya yang tidak memegang jabatan pemerintahan atau jabatan partai politik tertentu. Kendati begitu, peluang Ahok akan besar apabila dirinya mendapat jabatan strategis sehingga bisa menunjukkan kinerjanya juga kembali mencuri perhatian publik.

"Kita belum lihat gebrakan BTP ke depan ya, apakah bisa jadi nanti dimasukkan sebagai menteri atau ke depan menjadi kepala daerah di tempat lain, kita belum tahu apa yang akan dilakukan BTP," tutur Rully.

Dengan jabatan baru, kata Rully, Ahok bisa mengubah citranya sebagai mantan narapidana. 

"Ketika dia misalnya nanti sudah mulai aktif kembali di jabatan-jabatan publik, dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan prestasi ke depannya supaya ada efek pemilih untuk memilih Ahok sebagai the next president," jelasnya.

Meski begitu, peluang Ahok ikut serta Pilpres 2024 dinilai berat. Statusnya sebagai narapidana kasus penodaan agama, membuatnya terhalang sejumlah aturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 227 huruf (k), tentang salah satu syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam kasus penodaan agama, Ahok divonis 2 tahun penjara setelah dinilai melanggar Pasal 156a KUHP. Ancaman sanksi pasal tersebut paling lama lima tahun penjara. (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0