Mensos Imbau Tidak Politisasi Bansos untuk Pilkada :: Nusantaratv.com

Mensos Imbau Tidak Politisasi Bansos untuk Pilkada

Beberapa Daerah Melakukan Penyaluran Bansos yang Menggunakan Foto dan Nama.
Mensos Imbau Tidak Politisasi Bansos untuk Pilkada
Ilustrasi bansos. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, mengatakan jika ada politisasi bantuan sosial (bansos) merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Jadi Kemensos tentunya hanya bisa mengimbau agar tidak melakukan politisasi-politisasi bansos. Namun mungkin juga Bawaslu tidak mudah karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye," kata Mensos usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (19/5/2020), dikutip dari setkab.go.id.

Mensos menilai jika ini adalah area grey (abu-abu), dan belum ada tahapan masa kampanye Pilkada (pemilihan kepala daerah), namun dapat dilihat juga beberapa daerah melakukan penyaluran-penyaluran bansos yang menggunakan foto dan nama.

"Saya kira ini diselesaikan secara masing-masing di daerahnya dengan institusi-institusi yang berwenang untuk mengawasi Pilkada," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga menjelaskan bentuk penyederhanaan prosedur yang terjadi di awal adalah kelambatan data dari daerah. "Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten/kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa/kelurahan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota," tambahnya.

Yang terjadi, menurut Mensos, banyak kabupaten/kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan karena tahu jika data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos.

"Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data," terangnya.

Baca Juga: Bansos COVID-19 Sebesar Rp2 Juta Bagi Masyarakat, Ini Faktanya

Namun, Mensos menyampaikan per Senin (18/5/2020), Kemensos sudah menutup kepada daerah-daerah dan tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Dia menambahkan hal ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos, Kemendes, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot ada.

"Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga tidak sembarangan memberikan data," ucapnya.

Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja, tambah Mensos, tapi tidak harus akuntabel itu mudah karena ini harus cepat dan akuntabel, sehingga yang dilakukan adalah Kemensos sudah menyetop untuk data, dan tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi datanya.

"Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk baksos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT Pos. Jadi tidak ada lagi di Kemensos dan per hari ini (Selasa, 19/5/2020), PT Pos akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK (Kepala Keluarga)," jelas Mensos.

Jadi, terang Mensos, tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT Pos dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT Pos sehingga penyederhanaannya yang dipercepat closing untuk data di Kemensos, dan datanya langsung dikirim ke PT Pos.

"Kemudian apakah warga rentan miskin sudah masuk dalam data-data tersebut. Jadi saya ingin tegaskan kembali ke teman-teman media, bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos," tegas Mensos.

Artinya, menurut Mensos, daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data yang mereka kirimkan ke Kemensos itu, siapa yang miskin, rentan miskin, yang terdampak, terdampak sekali, tidak terlalu terdampak.

"Itu 110 persen kami serahkan kepada Pemda sehingga data yang itu kami terima. Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi, verifikasi data karena nanti akhirnya kecepatan yang seperti diminta oleh Bapak Presiden tidak akan tercapai. Sementara Bapak Presiden ingin sebelum lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan," tukas Mensos.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0