Kemendes PDTT: Pengendalian Informasi Jadi Kunci Pencegahan COVID-19 :: Nusantaratv.com

Kemendes PDTT: Pengendalian Informasi Jadi Kunci Pencegahan COVID-19

Tujuannya Agar Masyarakat Tidak Panik Saat Menerima Informasi yang Beredar di Medsos Terutama Terkait COVID-19.
Kemendes PDTT: Pengendalian Informasi Jadi Kunci Pencegahan COVID-19
Eko Sri Haryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT.

Jakarta, Nusantaratv.com - Pengendalian informasi oleh Kepala Desa, Ketua Rukun Warga (RW), hingga Ketua Rukun Tetangga (RT) bisa menjadi kunci utama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di tengah masyarakat.

Pengendalian informasi tersebut perlu dilakukan terutama dalam menjaga kualitas hidup masyarakat khususnya yang bersinggungan dengan kesehatan hingga ekonomi.

Kunci yang pertama adalah mengelola arus data dan informasi, semua harus terdata lewat pemetaan data klinis dan dampak ekonomi. Itu harus jelas sebagai cara kita menangani ini (COVID-19) - kata Eko Sri Haryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dalam konferensi persnya di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (5/4/2020).

Pengendalian informasi yang harus dilakukan oleh para pemimpin wilayah itu juga menjadi penting dengan tujuan agar masyarakat tidak panik saat menerima informasi yang beredar di media sosial (Medsos) terutama terkait COVID-19.

Baca Juga: Jelang PSBB, Anies Diminta Perhatikan Nasib Ojol dan Pekerja Informal 

Kelola kendali informasi, jangan sampai masyarakat menjadi cemas dengan informasi yang tidak jelas. Kepala Desa ataupun Ketua RT/RW harus bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana penularannya, pencegahannya (COVID-19), itu harus jelas untuk masyarakat - tutur Eko.

Selain pengendalian informasi, para pemimpin wilayah itu pun diharuskan memiliki inisiatif dengan membentuk mitigasi mandiri yang berhubungan dengan kegiatan sosial serta ekonomi.

Misalnya dari segi kebudayaan dan keagamaan. Itu harus diberikan informasi jangan sampai terjadi kerumunan. Harus taat aturan pemerintah ataupun kajian MUI (Majelis Ulama Indonesia) - lanjut pria berkaca mata itu.

Terakhir, ungkap Eko, dalam pencegahan COVID-19 di desa dan lingkungan permukiman, para Kepala Desa dan Ketua RT/RW diminta melakukan pendataan bagi masyarakatnya yang masih belum bekerja dari rumah hingga orang-orang yang terpaksa pulang kampung akibat kehilangan pekerjaannya.

Hal itu dilakukan agar setidaknya pemerintah daerah dapat menyiapkan pengamanan sosial bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi dan dapat menyediakan bantuan yang sesuai bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 - tukas Eko.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0