Cabut SK Ketua MA Nomor 73, Jadi Fokus Kesepakatan Islah Peradi :: Nusantaratv.com

Cabut SK Ketua MA Nomor 73, Jadi Fokus Kesepakatan Islah Peradi

Otto Hasibuan Mengapresiasi Menkopolhukam dan Menkumham yang Menjadi Inisiator Terjadinya Kesepakatan Tersebut. 
Cabut SK Ketua MA Nomor 73, Jadi Fokus Kesepakatan Islah Peradi
Tiga kubu yang terlibat pertikaian di Peradi telah menyatakan sepakat untuk islah. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Peradi sebagai wadah tunggal advokat Indonesia menjadi kesepakatan islah dari tiga kubu yang beberapa waktu belakangan ini terlibat pertikaian di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Kesepakatan itu ditandatangani tiga kubu, yakni ketua DPN Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan, Juniver Girsang dan Luhut Pangaribuan di hadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum & HAM Yasona Laoly dan Ketua Dewan Pembina Prof. Dr Otto Hasibuan. 

"Barusan sudah ditandatangani kesepakatan penyatuan organisasi advokat menjadi wadah tunggal," ujar Otto Hasibuan usai penandatangan kesepakatan, di Jakarta, pada Selasa (25/2/2020).

Dalam kesepakatan tersebut, ungkap Otto Hasibuan, ketiga kubu sepakat membentuk tim khusus yang akan merumuskan penyatuan kembali organisasi advokat dalam wadah tunggal sesuai amanat Undang-Undang (UU) advokat. 

Baca Juga: Di Hadapan Pemerintah, Tiga Kubu Sepakat Bahas Persatuan Peradi

"Tadi disepakati masing-masing mengirimkan 3 orang menjadi tim perumus dan akan berkerja paling lama tiga bulan," lanjutnya. 

Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), berusia 60 tahun itu, mengapresiasi Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasoni Laoli yang menjadi inisiator terjadinya kesepakatan tersebut. 

"Saya harap penyatuan ini bisa berjalan mulus dengan adanya inisiasi para menteri. Ke depan hanya organisasi tunggal Peradi sebagai wadah advokat Indonesia," tambah Otto Hasibuan. 

Dia berharap dengan kesepakatan ini, Mahkamah Agung (MA) bisa mencabut surat keputusan Ketua MA Nomor 73 tentang diperbolehkannya pengadilan mengambil sumpah advokat yang diusulkan oleh organisasi advokat manapun.

Menurut pria yang meraih gelar Profesor kehormatan dari Universitas Jayabaya itu, hal tersebut sangat penting agar kualitas advokat dan pencari keadilan dapat terlindungi. 

"Kita harapkan kesepakatan ini mendapatkan perhatian serius Mahkamah Agung sehingga SK Ketua MA Nomor 73 demi mengembalikan marwah dan martabat advokat Indonesia," tukas Otto Hasibuan.
 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
1
love
2
funny
0
angry
1
sad
1
wow
0