BMKG: Sumut dan Sumbar Siaga Hujan Lebat :: Nusantaratv.com

BMKG: Sumut dan Sumbar Siaga Hujan Lebat

Pemda Masing-Masing Wilayah Agar Melaksanakan Tujuh Poin Rekomendasi Dari Kementerian Dalam Negeri.
BMKG: Sumut dan Sumbar Siaga Hujan Lebat
Ilustrasi hujan lebat. (Galamedia News)

Jakarta, Nusantaratv.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca berbasis dampak hujan di wilayah Indonesia yang berlaku pada Selasa (28/1/2020) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (29/1/2020) pukul 07.00 WIB.

Adapun potensi dampak hujan lebat dapat terjadi di wilayah:

1. Sumatera Utara (SIAGA)

2. Sumatera Barat (SIAGA)

3. Aceh dan Riau (WASPADA)

4. Jambi dan Lampung (WASPADA)

5. Banten dan DKI Jakarta (WASPADA)

6. Jawa Barat dan Jawa Timur (WASPADA)

7. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (WASPADA)

8. Kalimantan Selatan (WASPADA)

9. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat (WASPADA)

10. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (WASPADA)

11. Papua (WASPADA)

Baca Juga: BNPB Luncurkan Uji Coba Layanan Operasional Call Center 24 Jam 

"Melihat dengan hasil prakiraan cuaca dari BMKG tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar mempersiapkan diri dari adanya potensi ancaman bencana dengan melakukan upaya pencegahan," ujar Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dilansir dari laman bnpb.go.id, Selasa (28/1/2020).

Lebih lanjut, dia juga mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing wilayah agar melaksanakan tujuh poin rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertama, ungkap Agus, membentuk posko kesiapsiagaan Pemda dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca atau peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini. 

"Kedua, menyiagakan seluruh aparatur Pemda dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya," lanjutnya.

Ketiga, kata dia, menyiapkan sarana dan prasararna yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Sedangkan keempat, mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat rjalam keadaan darurat bencana.

Baca Juga: Jokowi Dijadwalkan Buka Rakornas Penanggulangan Bencana 2020

"Kelima, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya," terangnya. 

Keenam, tambah Agus, mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.

"Ketujuh, untuk Gubernur, sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten atau Kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan," jelasnya. 

"Sementara Bupati atau Waki Kota agar melaporkan hasil penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat," tukas Agus.

 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0