Puan Mau Masyarakat Kuasai Teknologi Tinggi, Tapi Tetap Junjung Tinggi Pancasila :: Nusantaratv.com

Puan Mau Masyarakat Kuasai Teknologi Tinggi, Tapi Tetap Junjung Tinggi Pancasila

Pemahaman akan kebudayaan menurutnya berperan penting mewujudkan masyarakat 5.0 tapi tetap berpancasila
Puan Mau Masyarakat Kuasai Teknologi Tinggi, Tapi Tetap Junjung Tinggi Pancasila
Puan Maharani saat berpidato.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kebudayaan sebagai landasan dalam membangun manusia Indonesia yang berpancasila, menuju era masyarakat 5.0. Ia menyebut hal itu sebagai nation and character building, atau pembangunan bangsa sekaligus karakternya.

Baca juga: Tangis Bahagia Puan Usai Terima Gelar Doktor Kehormatan Undip 

"Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasiskan kepada kemajuan teknologi (technology-based human centered society)," ujar Puan dalam pidato saat menerima gelar doktor kehormatan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2020).

Puan berpandangan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ke-Tuhanan, kemanusian, keadilan, soidaritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, saling membantu, saling bercanda, dan sebagainya, sesungguhnya tak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hendak dikembangkan dalam masyarakat 5.0 di berbagai negara maju.

Atas itu, menurutnya nilai Pancasila sebenernya bisa dipakai sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0, dengan melengkapinya pada basis kemajuan teknologi super-modern seperti artificial intelligence (AI), internet of thing (IoT), robotic, dan blockchain.

"Di sini hal yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat," tutur Puan.

Pemilik nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusjala Devi ini mengakui, tak mewujudkan gagasan masyarakat yang berpancasila, namun juga memiliki basis teknologi tinggi.

Upaya pemfungsian kebudayaan nasional, seperti menjelaskan dari mana Pancasila berasal, menjadi salah satu langkah awal menurutnya.

"Hal ini sesuai dengan pemikiran ahli kebudayaan bahwa kebudayaan memiliki arti penting dalam pembangunan manusia," kata dia.

Kebudayaan, imbuh Puan mampu membentuk karakter manusia dan lebih memanusiakan manusia. Kebudayaan juga memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan berperikemanusiaan. Kebudayaan menurutnya turut membentuk identitas suatu masyarakat, dan mampu mempererat solidaritas sosial.

Sesungguhnya, kata Puan, pengarusutamaan kebudayaan nasional untuk pembangunan manusia secara historis telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga zaman Bung Karno hingga masa Orde Baru. Namun demikian tekanan-tekanan kapitalisme telah menggeser arus utama itu.

Dalam konteks ini, menurut Puan ada sejumlah langkah yang perlu diambil. Pertama, melakukan reorientasi cara pandang dalam melihat dan menfungsikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia.

Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kedua, lanjut dia, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain. Karenanya segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai landasan untuk membangun insan Indonesia yang berpancasila.

Pembangunan manusia ini sangat penting karena menurutnya the most valuable of all capital is that invested in human beings.

Ketiga, ialah bagaimana negara harus diberdayakan untuk memiliki otoritas guna penerapan kebijakan public di bidang kebudayaan yang mampu menyentuh sendi-sendi yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, sosial.

"Melalui eksekusi kebijakan public inilah tataran filosofis-teoretik kebudayaan dapat diwujudkan sebagai landasan utama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berbudaya Indonesia guna mewujudkan masyarakat Indonesia 5.0 sebagaimana yang sudah dirintis di negara-negara maju," tandas politikus PDI Perjuangan (PDIP).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0