Dosen yang Diskors Gara-gara Kritik Jokowi Tantang Debat Rektor Unnes :: Nusantaratv.com

Dosen yang Diskors Gara-gara Kritik Jokowi Tantang Debat Rektor Unnes

Upaya itu guna mengetahui siapa yang salah dan benar dalam persoalan tersebut
Dosen yang Diskors Gara-gara Kritik Jokowi Tantang Debat Rektor Unnes
Sucipto Hadi Purnomo. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dibebastugaskan akibat mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sucipto Hadi Purnomo, menantang debat Rektor Unnes Fathur Rokhman. Sebab, menurutnya perguruan tinggi ialah lingkungan para akademisi.

Baca juga: Diduga Kritik Jokowi Bawa-bawa Jan Ethes, Dosen Universitas Negeri Semarang Dibebastugaskan 

Di mana adu argumentasi atau perdebatan guna mempertahankan sebuah kebenaran yang diyakini, menjadi sebuah tradisi.

Sehingga, akhirnya bisa diketahui mana pihak yang salah dan benar dalam persoalan ini.

"Ini kan masyarakat akademik, kenapa tidak dibuat saja debat terbuka dengan menghadirkan ahli bahasa, ahli politik," ujar Sucipto, Sabtu (15/2/2020).

Sucipto diskorsing sementara karena posting-annya di akun Facebook miliknya pada 10 Juni 2019, yang berbunyi:

"Penghasilan anak-anak saya menurun drastis tahun ini. Apakah Ini Efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?"

Sucipto menambahkan, ia juga dinonaktifkan karena aktivitasnya sebagai anggota Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Serta soal dirinya yang hadir sebagai saksi di Polda Jawa Tengah dalam kasus plagiasi yang diduga melibatkan Fathur.

Fathur yang menandatangani keputusan itu menjelaskan, kampusnya memang bersikap tegas terhadap unggahan di media sosial oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, yang berisi penghinaan terhadap simbol NKRI dan kepala negara.

Kebijakan itu mengacu Pasal 218 ayat 1 RKHUP yang menjelaskan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenakan dipidana.

Ujaran kebencian dan penghinaan yang diunggah di media sosial, turut melanggar UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Unnes melalui tugas pokoknya Tridharma Perguruan Tinggi memiliki peran dalam meneguhkan peradaban bangsa Indonsia. Sebagai perguruan tinggi negeri, Unnes memiliki kewajiban untuk menjaga NKRI dan Presiden sebagai simbol negara. Jadi kalau ada dosen yang mengunggah konten menghina presiden berarti yang bersangkutan tidak beradan," kata Fathur.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0