BJ Habibie Tokoh Kebebasan Pers :: Nusantaratv.com

BJ Habibie Tokoh Kebebasan Pers

Ketika saya masih aktif turun ke lapangan sebagai Reporter TV bersama rekan seprofesi di beberapa media cetak. Pada sekitaran tahun 90-an, saya acap menerima keluhan, utamanya dari teman-teman cetak mengenai bagaimana sempitnya ruang lingkup mereka untuk memberitakan suatu berita yang mereka dapat di lapangan.
BJ Habibie Tokoh Kebebasan Pers
BJ Habibie semasa hidup (kiblatnet)

Oleh : Martin Mohede

(Pemimpin Redaksi Nusantara TV) 

 

Ketika saya masih aktif turun ke lapangan sebagai Reporter TV bersama rekan seprofesi di beberapa media cetak. Pada sekitaran tahun 90-an, saya acap menerima keluhan, utamanya dari teman-teman cetak mengenai bagaimana sempitnya ruang lingkup mereka untuk memberitakan suatu berita yang mereka dapat di lapangan.  

Kendati fakta di lapangan yang mereka dapatkan sejatinya adalah berita besar, karena menyangkut nama besar seorang tokoh yang kedapatan melakukan 'penyimpangan', kala itu saya melihat dari rekan-rekan saya yang tak bisa berbuat banyak. Mereka mengaku ke saya hanya bisa memendam itu semua dalam hati saja.

Dulu memang ada semacam 'syndrom takut' bagi saya dan teman-teman wartawan seangkatan saya untuk memberitakan hal-hal yang sensistif. Bahkan institusi pers di media rekan kerja saya bekerja, juga tak bisa mengakomodir temuan liputan mereka ke dalam halaman pemberitaannya. Mereka juga terkena 'syndrom takut tersebut. Takut akan bayang-bayang pembreidelan oleh rezim Soeharto kala itu.
 
Bagi para wartawan generasi "tape recorder' memang saya merasakan hal itu. Mereka bekerja seperti 'kerbau yang dicucuk hidung' harus menyampaikan berita yang tak boleh menyudutkan pemerintah. Pokoknya pemerintah 'nggak' boleh ada cacatnya deh!.

Teringat saya akan kisah pembreidelan yang dilakukan pemerintah terhadap Majalah Tempo. Pembreidelan yang dilakukan tahun 1994 itu bermula ketika Tempo memberitakan soal korupsi pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur.

Majalah Tempo yang terbit 7 Juni 1994 kala itu, memang yang baca mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur dari USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Nah, sepekan sebelumnya majalah Tempo mengungkapkan pembengkakan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat.

Akibat munculnya berita itu Soeharto marah besar. Dia memerintahkan menindak tegas majalah Tempo. 

Harmoko sendiri yang ketika itu jadi Menteri Penerangan seingat saya tidak bisa membatalkan pembreidelan karena dia sudah menandatangani surat breidel itu terhadap Tempo.

Satu-satunya Menteri kala itu yang mempertanyakan pembreidelan terhadap majalah Tempo yaitu BJ HAbibie. BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menristek menanyakan mengapa orang-orang kritis seperti itu ditakut-takuti.
 
Soal pembreidelan terhadap pers di Indonesia, ini sebenarnya sudah terjadi sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda seingat saya. Ketika itu Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Persbreidel-Ordonantie pada 7 September 1931 yang dimuat dalam Staatsblad 1931 Nomor 394 dan Staatsblad 1931 Nomor 44.

Peraturan soal pembreidelan yang ada di situ saya akui memang sangat arogansi. Bagaimana tidak, di sana dicatat bahwa penguasa sewaktu-waktu dapat bertindak terhadap surat kabar dan majalah yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pencetak, penerbit dan redaksinya tidak akan diberi kesempatan untuk membela diri atau banding ke pengadilan di tingkat yang lebih tinggi.

Saya membayangkan jika peraturan itu masih dipakai saat ini, pastilah banyak wartawan dan pemilik media yang meringkuk di balik pengapnya jeruji penjara karena tidak dikasih kesempatan untuk membela diri.

Kendati peraturan itu sudah dicabut pada tahun 1954 dengan diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 1954, toh saya merasakan aksi pembreidelan yang dilakukan rezim orde lama kala itu makin beringas saja. Situasi yang tidak mengenakan bagi para pencari berita dan pemilik media ini berlangsung sangat lama hingga mendekati era tahun 2000-an.

Saya sedikit bisa bernafas lega ketika aksi pembreidelan itu mulai mengendur ketika Soeharto lengser berkat suara rakyat yang menginginkan Dia mundur setelah 32 tahun berkuasa.

Adalah peristiwa gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 sebagai puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an.

Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Pasca Soeharto lengser, langit Indonesia seperti terang benderang. Kebebasan mengeluarkan pendapat juga kebebasan Pers di dalamnya, membuncah. Insan pers seantero Indonesia kegirangan menyambut kematian pembreidelan yang jadi momok di jaman kepemimpinan Soeharto.

Seingat saya tentunya soal kebebasan Pers itu, pertama kali memang dicetuskan oleh Almarhum BJ Habibie. Selama menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini, BJ Habibie meninggalkan sejumlah kebijakan penting, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Regulasi ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia setelah rezim orde baru runtuh. Undang-undang yang disahkan BJ Habibie pada 23 September 1999 ini berisi 10 bab dan 21 pasal.

Dengan disahkannya UU Pers yang diteken BJ Habibie, terdapat beberapa regulasi terkait pers yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu: UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Atas jasanya membuka kran kebebasan Pers, PWI akhirnya menganugerahi BJ Habbie sebagai "Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia". Penganugrahan itu sendiri baru saja dilaksanakan beberapa hari setelah BJ Habibie menutup mata selamanya.

"Kami berharap agar apa yang sudah diukir Pak Habibie tetap bertahan. Tidak boleh ada upaya membuat pers tidak bebas. Kami berharap tetap bebas sampai kapan pun, bebas yang bertanggung jawab," begitu kata Ketua Umum PWI Atal S Depari yang saya kutip dari sebuah laman berita.

Memang, pasca kran kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dibuka, saya kok jadi melihat sebuah efek domino. Insan pers atau masyarakat umum jadi kebablasan dalam menyampaikan informasi ke publik. Saat ini di tengah kemajuan tehnologi informasi, ruang media jadi terbuka luas. Bagaimana tidak, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri mencatat ada sekitinya 47 ribu media online yang setiap saat menyampaikan informasi ke hadapan publik tanpa perlu adanya pembreidelan.

Sanksi yang didapat ketika berjamurnya media online bukan lagi sanksi pembreidelan akan tetapi mereka harus berhadapan langsung dengan sanksi pidana atau mereka harus berhadapan dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Jadi, itulah imbas dari kebebasan pers yang krannya telah dibuka lebar-lebar oleh BJ HAbibie namun masyarakat kebablasan dalam memaknainya.

Dan di ujung tulisan ini, saya jadi teringat kutipan dari Goenawan Mohamad, kira-kira seperti ini Pada akhirnya ialah bagaimana hidup dengan cukup informasi.

Selamat jalan Pak Habibie. Terimakasih atas jasamu kepada insan Pers Indonesia. Salam!

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0