TNI Lobi Negara Tetangga Agar Tak Pro Papua Merdeka :: Nusantaratv.com

TNI Lobi Negara Tetangga Agar Tak Pro Papua Merdeka

TNI bantu persenjataan Papua Nugini agar tak pro kelompok pro kemerdekaan
TNI Lobi Negara Tetangga Agar Tak Pro Papua Merdeka
Prajurit TNI. (Antara)

Jakarta, Nusantaratv.com - TNI melakukan negosiasi ke negara-negara tetangga agar tak mendukung kelompok pro kemerdekaan Papua. TNI berusaha melakukan pendekatan non-perang dalam menghadapi konflik di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Jokowi Mau TNI Tak Terjebak Ego Matra

"Kami berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk tidak mendukung perjuangan Papua Merdeka," ujar Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik 'Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi: Prospek dan Tantangan' di Pakarti Center, Jakarta, Senin (7/10/2019). 

TNI bersama pihak terkait lainnya seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara, berusaha menyelesaikan permasalahan di Papua sesuai tupoksi masing-masing. Joni menegaskan tak ada lagi ego sektoral dalam menangani masalah di Papua.

Kementerian Luar Negeri, kata dia sudah mengawali penyelesaian masalah dengan mendekati negara-negara Asia Pasifik agar tak mendukung kelompok pro kemerdekaan Papua.

"Kita tahu perang dampaknya sangat besar dan merugikan untuk kita semua. Jadi pertemuan dengan negara-negara baik di Asean, di tingkat staf, satuan operasi, patroli di kawasan Malaka, dengan negara-negara Asean Plus. Itu selalu dilakukan untuk mengurangi tensi antara angkatan bersenjata," tutur Joni.

Pendekatan yang sama juga dilakukan TNI melalui jalur militer. Joni memaparkan proses lobi dengan Papua Nugini, negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Papua. TNI melakukan lobi dari sisi militer.

Papua Nugini kesulitan dalam soal persenjataan. TNI menawarkan bantuan pengadaan amunisi meriam dengan harapan mereka tak membantu kelompok separatis di Papua.

"Jadi kita membangun kekuatan militer, pada saat yang sama kita membangun bagaimana agar kita tidak perang," jelasnya. 

Konflik di Papua dan Papua Barat kembali memanas usai perkara rasisme terhadap para mahasiswa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Wacana referendum dan pemisahan Papua dari Indonesia kembali muncul. Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74.

Di hadapan 193 negara anggota PBB, Tabimasmas menuntut pemerintah Indonesia bertindak adil serta menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua yang terus terjadi selama lebih dari satu bulan terakhir.

"Ada pelanggaran HAM terjadi. Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua. Kami mendesak pemerintah yang berkuasa untuk memastikan mendengarkan dan menghormati suara semua orang didengar, termasuk keinginan untuk menentukan nasib sendiri," ujar Tabimasmas. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0