Soal Natuna, Puan Minta Semua Satu Suara dengan Kemenlu :: Nusantaratv.com

Soal Natuna, Puan Minta Semua Satu Suara dengan Kemenlu

Ketua DPR meminta pemerintah tegas, namun mengedepankan diplomasi damai
Soal Natuna, Puan Minta Semua Satu Suara dengan Kemenlu
Ketua DPR Puan Maharani bersama Komandan Korps Marinir Mayjen Suhartono.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas dalam menyikapi peristiwa masuknya kapal nelayan China yang dikawal kapal coast guard atau penjaga pantai mereka, ke perairan Natuna.

Meski begitu, upaya yang dilakukan harus mengutamakan cara-cara damai.

Baca juga: Sengketa Natuna, TNI Pastikan Takkan Berperang 

"Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2020). 

Puan menegaskan, wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan, sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna, berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982).

Karenanya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain.

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 di mana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya," kata dia. 
 
DPR berharap, seluruh kementerian dan lembaga satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang mengutamakan upaya diplomasi namun tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Di lain sisi, guna mencegah pihak asing kembali memasuki wilayah perairan RI tanpa ijin, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai). 

Pemerintah juga didorong menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna.

"Terkait praktik pencurian ikan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan  mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP). 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0