Soal Kedaulatan, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tolak Klaim Apapun yang Tidak Diakui Hukum Internasional :: Nusantaratv.com

Soal Kedaulatan, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tolak Klaim Apapun yang Tidak Diakui Hukum Internasional

Menlu Retno Marsudi Tegaskan Isu Kedaulatan dan Integritas Teritori Merupakan Hal yang Tidak Dapat Ditawar Sama Sekali.
Soal Kedaulatan, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tolak Klaim Apapun yang Tidak Diakui Hukum Internasional
Menlu Retno L.P. Marsudi. (Gatra)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia yaitu klaim apapun, oleh pihak manapun (terhadap wilayah kedaulatan RI) harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional," ujar Menlu Retno Marsudi.

Hal itu disampaikan Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2019, di Kemenlu, Jakarta, seperti dilansir dari Setkab, Kamis (9/1/2020).

Sebagaimana negara lain, tegas Menlu Retno, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali.

"Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga," cetusnya. 

Indonesia, ungkap menteri asal Semarang, Jawa Tengah (Jateng) itu, akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). 

Baca Juga: Jokowi di Natuna: Saya ke Sini untuk Memastikan Hak Kedaulatan Indonesia

Sebelumnya, menteri berusia 57 tahun itu menyampaikan terkait diplomasi dan kebangsaan, terdapat tiga prioritas yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, yakni untuk batas maritim, antara lain dengan Malaysia, yaitu menformalkan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan selanjutnya merundingkan segmen Selat Malaka.

Kemudian dengan Vietnam untuk batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), sedangkan dengan Filipina untuk batas landas kontinen. Selain itu, dengan Palau untuk batas ZEE, serta Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai.

Untuk batas darat, menurut Menlu Retno, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai agreed principles yang sudah disepakati. 

Dia mengatakan diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yakni, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan peran Indonesia di kawasan dan global.

"Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi," tukas jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.
 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0