Polisi Tak Beri Izin Demo Saat Pelantikan, MPR: Kita Jaga Nama Baik di Internasional :: Nusantaratv.com

Polisi Tak Beri Izin Demo Saat Pelantikan, MPR: Kita Jaga Nama Baik di Internasional

Bamsoet berharap para mahasiswa maklum
Polisi Tak Beri Izin Demo Saat Pelantikan, MPR: Kita Jaga Nama Baik di Internasional
Petugas kepolisian yang berjaga di sekitar Gedung DPR/MPR RI. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Polda Metro Jaya tak menerbitkan izin aksi unjuk rasa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Kebijakan berlaku pada 15-20 Oktober 2019. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Tak Beri Izin Demo Sampai 20 Oktober

Keputusan yang didukung TNI ini, ditegaskan setelah rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, dari Kodam Jaya, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Polri, Senin (15/10/2019). 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung keputusan kepolisian dan TNI. 

"Kami serahkan seluruh antisipasi kepada pihak pengamanan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). 

Bamsoet meminta para mahasiswa yang sebelumnya dan akan berunjuk rasa menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan rancangan regulasi lainnya, bisa maklum. Sebab, upaya ini demi menjaga martabat bangsa di mata dunia internasional. 

"Dan saya berharap kepada adik-adik kami di BEM (badan eksekutif mahasiswa) dapat memaklumi dan marilah kita menjaga nama baik kita di mata internasional," kata dia. 

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan mulai hari ini hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pihaknya takkan menerbitkan perizinan aksi unjuk rasa. Diskresi ini diambil guna menjaga pelantikan berlangsung kondusif. Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mendukung langkah kepolisian. 

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," jelas Mayjen Eko, Senin (15/10/2019). 

Diketahui, gerakan masyarakat sipil yang dimotori mahasiswa, turun ke jalan menolak UU KPK hasil revisi, RKUHP, RUU Permasyarakatan dan lainnya, beberapa waktu lalu. Aksi ini berlangsung masif dan serempak di berbagai daerah Indonesia. Tak sedikit aksi yang turut melibatkan pelajar ini, berakhir bentrok bahkan sampai memakan korban jiwa dan luka-luka. 

Hingga kini, mahasiswa masih menanti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait UU KPK. Mahasiswa, aktivis dan kelompok masyarakat sipil lain, rencananya akan kembali berdemonstrasi apabila Jokowi tak mengeluarkan perppu untuk menggantikan UU KPK. Opsi aksi dilaksanakan pada sebelum, ketika dan setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0