Pengamat: Penegasan Jokowi Soal Natuna Patahkan Pernyataan Prabowo :: Nusantaratv.com

Pengamat: Penegasan Jokowi Soal Natuna Patahkan Pernyataan Prabowo

Pernyataan Jokowi dan Retno mematahkan komentar Luhut dan Prabowo dalam insiden Natuna
Pengamat: Penegasan Jokowi Soal Natuna Patahkan Pernyataan Prabowo
Kapal penjaga pantai China yang diusir kapal TNI AL di perairan Natuna.

Jakarta, Nusantaratv.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai tepat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam sengketa perairan Natuna dengan China. 

Baca juga: Sengketa Perairan Natuna, Jokowi: Tak Ada Kompromi! 

Jokowi sebelumnya menegaskan kedaulatan Indonesia tak bisa dikompromi. Pernyataan ini dilontarkan terkait klaim setidaknya perairan Natuna oleh China. Sementara Retno, telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia. 

"Pernyataan Presiden dan Menteri Luar Negeri tersebut tentu sekaligus mematahkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terkesan lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek persahabatan," ujar Stanislaus, Senin (6/1/2020). 

Prabowo sendiri memilih menyikapi persoalan itu secara baik-baik. Mengingat China merupakan negara sahabat Indonesia. 

Pernyataan Prabowo juga senada dengan Luhut. Menurut Luhut, persoalan itu tak perlu dibesar-besarkan. Insiden tersebut kata dia, sebaiknya dijadikan momen pembenahan sistem pengamanan perairan dengan memperbanyak kapal dan patroli di kawasan Laut Natuna. 

Pernyataan Presiden serta Menlu, menurut Stanislaus juga 'mengoreksi' perkataan Luhut. 

"Selain itu Presiden dan Menteri Luar Negeri juga meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mempertimbangkan aspek investasi," kata dia. 

Sikap pemerintah yang tak mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim China, pun disebut sudah tepat. Natuna, kata Stanislaus telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

"Ulah China di Laut China Selatan juga dilawan oleh Filipina. Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan ke Permanent Court of Arbitration karena menentang Nine Dash Line. Pada 12 Juli 2016 Permanent Court of Arbitration menyatakan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Keputusan ini juga menjadi dasar hukum bagi kedaulatan Indonesia atas Natuna," tandas Stanislaus. 

Diketahui, kapal penangkap ikan yang dikawal kapal penjaga pantai (coast guard) China memasuki wilayah perairan Natuna belakangan ini. Kehadiran mereka yang hendak mencari ikan, sempat diusir kapal TNI AL. Namun hingga Minggu (5/1/2020) upaya itu nampaknya tak berhasil. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0