Pemerintah Dinilai Tak Utuh Tuntaskan Masalah Papua :: Nusantaratv.com

Pemerintah Dinilai Tak Utuh Tuntaskan Masalah Papua

Menurut Setara Institute, masalah ketidakadilan menjadi hal mendasar yang seharusnya diselesaikan pemerintah
Pemerintah Dinilai Tak Utuh Tuntaskan Masalah Papua
Presiden Jokowi bersama anak dan masyarakat Papua

Jakarta, Nusantaratv.com -Setara Institute menilai pemerintah tak mau memahami persoalan Papua secara utuh. Terutama setelah kerusuhan terjadi di Papua Barat dan Papua akibat eskalasi masalah rasisme. 

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan anjuran bersabar dan saling memaafkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta pertemuan elit daerah, hanya mendinginkan suasana di Papua sementara. 

"Sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas (kejernihan) sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua," ujar Ismail, Rabu (21/8/2019). 

Menurut Ismail, Jokowi harus mengurai masalah kemanusiaan dan politik warga Papua secara holistik atau menyeluruh. Caranya dengan mulai membentuk dan mengutus utusan khusus Presiden ke Papua guna membangun komunikasi konstruktif. 

"Membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," kata dia. 

Jalan dialog, imbuh Ismail akan mengurangi konflik bersenjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan. 

Setara Institute, mengkritik langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berencana menambah pasukan TNI/Polri. Menurut dia, rencana Wiranto adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tak kondusif 

Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah dalam merespons masalah Papua tersebut, dianggap merupakan upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. 

"Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia," kata dia. 

Menurut Ismail, rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangat destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia, baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan. 

"Dalam human security (keamanan manusia), subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0